Parlemen India menuai sorotan tajam setelah menolak usulan untuk menambah keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Data menunjukkan bahwa saat ini, hanya 14 persen dari total 543 kursi di Majelis Rendah India, atau Lok Sabha, yang diduduki oleh politisi perempuan.
Pemerintah India sempat mengajukan Revisi Undang-Undang (RUU) Amandemen Konstitusi ke-131 dengan tujuan memperluas ruang bagi perempuan tanpa mengurangi jumlah kursi yang sudah ada. Namun, langkah ini justru memicu kritik dari kalangan oposisi yang menganggapnya sebagai manuver politik untuk menguntungkan partai Perdana Menteri Narendra Modi dan meraih simpati pemilih.
Dilema Keterwakilan Perempuan di India
Pratik Dattani, Pendiri Bridge India, menilai perdebatan yang terjadi di parlemen kerap kali lebih bersifat pencitraan ketimbang substansi. Ia menekankan bahwa isu keterwakilan perempuan seharusnya tidak hanya dilihat dari kacamata politik, melainkan juga sebagai pendorong pembangunan ekonomi.
“Jika kehidupan perempuan dapat ditingkatkan, jika tingkat partisipasi kerja perempuan meningkat, maka pertumbuhan produk domestik bruto juga akan terdongkrak.”
Dattani menambahkan bahwa India, yang sering dijuluki sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi contoh global jika mampu memberdayakan perempuan dan meningkatkan partisipasi mereka. Keberhasilan ini, menurutnya, dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara demokrasi Barat dan negara lain yang lanskap politiknya masih didominasi laki-laki.
Lebih lanjut, Dattani menyoroti pentingnya kehadiran lebih banyak perempuan di parlemen, terutama ketika dihadapkan pada isu-isu sensitif seperti pengecualian pemerkosaan dalam pernikahan dalam hukum India.
“Jika lebih banyak perempuan di parlemen, dorongan untuk mengubah hukum yang sudah usang ini akan jauh lebih kuat. Isu-isu yang selama ini tidak diprioritaskan oleh legislator laki-laki akan lebih banyak diangkat.”
Dukungan Lintas Partai yang Belum Terealisasi
Upaya untuk meningkatkan jumlah perempuan di Lok Sabha sebenarnya telah mendapatkan dukungan dari berbagai partai. Sebuah RUU yang mengalokasikan sepertiga kursi parlemen untuk perempuan bahkan telah disetujui pada tahun 2023. Namun, hingga kini, aturan tersebut belum juga diimplementasikan.
Penerapan RUU tersebut dijadwalkan baru dapat dilakukan setelah sensus berikutnya selesai, yang kemungkinan besar baru akan berlaku pasca-pemilu 2029. Pemerintah Narendra Modi kemudian menggelar sidang khusus parlemen dengan agenda mempercepat pengesahan sejumlah RUU penting, termasuk percepatan kebijakan keterwakilan perempuan ini. Rencana mereka meliputi penataan ulang daerah pemilihan dan penambahan jumlah kursi parlemen hingga lebih dari 800.
Kecurigaan Manuver Politik
Langkah pemerintah ini justru memicu kecurigaan di kalangan pengamat. Profesor politik dari University of Westminster, Nitasha Kaul, berpandangan bahwa kebijakan pemerintah Modi merupakan manuver politik.
“Ini hampir seperti bentuk gaslighting.”
Kaul mengakui bahwa India masih menghadapi tantangan besar dalam masyarakat patriarkal dan perlu meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, ia menyoroti inkonsistensi sikap pemerintah yang dinilainya kurang tegas terhadap isu kekerasan terhadap perempuan, padahal mengklaim ingin meningkatkan keterwakilan perempuan.
“Diamnya pemerintah terhadap kekerasan terhadap perempuan tidak sejalan dengan klaim bahwa mereka kini ingin memperjuangkan keterwakilan perempuan.”
Menurut Kaul, apa yang terjadi di India patut menjadi perhatian komunitas internasional. Ia melihat transformasi ini sebagai gambaran bagaimana demokrasi bisa melemah, termasuk melalui normalisasi kekerasan, diskriminasi terhadap minoritas, dan sikap misoginis.
“Ini bukan hanya cerita tentang India. Ini adalah gambaran bagaimana isu perempuan bisa digunakan secara selektif oleh proyek politik yang cenderung otoriter untuk terlihat progresif.”
