Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengklaim bahwa pengelolaan sampah di ibu kota telah mencapai 100 persen tuntas. Klaim ini disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pidato gubernur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin, 20 April 2026.
“Meningkatnya pengelolaan persampahan dengan 100 persen sampah terkelola,” ujar Rano Karno, Senin.
Menurut Rano, capaian 100 persen tersebut terdiri dari 30 persen pengurangan sampah dan 70 persen penanganan sampah. Kapasitas sistem penanganan sampah di Jakarta saat ini diklaim mampu menampung 5.280 ton per hari.
“100 persen itu terdiri atas 30 persen pengurangan sampah dan 70 penanganan sampah dengan kapasitas sistem penanganan mencapai 5.280 ton per hari,” jelasnya.
Namun, klaim tersebut kontras dengan kondisi yang terjadi di awal tahun 2026. Jakarta sempat dihadapkan pada permasalahan penumpukan sampah yang signifikan di berbagai titik, mulai dari Maret hingga awal April 2026. Penumpukan ini terjadi di tempat penampungan sementara (TPS) lingkungan, kawasan pasar, hingga permukiman warga.
Di TPS Waduk Cincin, Papanggo, Jakarta Utara, sampah terlihat meluber hingga ke akses jalan masuk, dengan tumpukan mencapai sekitar dua meter yang menghambat pergerakan truk pengangkut. “Iya ini truknya kalau mau ke sana ya lewat sini. Cuma karena menumpuk sampahnya ditaruh di sini,” kata Anto (30), warga setempat, pada Senin, 6 April 2026.
Kondisi serupa juga dilaporkan dari Rusunawa Tambora, Jakarta Barat, di mana sampah menumpuk hingga lantai enam akibat tersumbatnya saluran pembuangan (trash chute). Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, gunungan sampah mencapai ketinggian enam meter. Sementara itu, di TPS Rawadas, Duren Sawit, sampah menumpuk hingga dua hingga empat meter karena tidak terangkut.
Permasalahan penumpukan sampah ini juga berdampak pada petugas kebersihan, yang harus mengantre lama saat membuang sampah. “Kadang-kadang pukul 03.00 berangkat dan keluar siang, karena antre,” ujar Ali (40), seorang petugas kebersihan.
Akar Masalah di TPST Bantargebang
Penyebab utama penumpukan sampah ini diketahui berasal dari gangguan operasional di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Longsor yang terjadi pada 8 Maret 2026 di zona 4A menyebabkan terganggunya sistem pembuangan akhir sampah Jakarta.
Akibat kejadian tersebut, kuota truk yang diizinkan membuang sampah ke Bantargebang mengalami penurunan drastis, dari sekitar 308 truk per hari menjadi hanya 190 truk.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sempat menyatakan bahwa tumpukan sampah yang menggunung mulai berangsur diangkut kembali. “Dari tiga sampai empat hari ini termasuk tadi malam sampai dengan tengah malam termasuk yang di Kramat Jati yang menumpuk cukup besar, sekarang ini sudah mulai diangkutin kembali ke Bantargebang,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis, 2 April 2026.
Pramono menjelaskan bahwa penumpukan sampah tersebut merupakan dampak dari tidak beroperasinya zona 4A di TPST Bantargebang selama kurang lebih 10 hingga 12 hari akibat longsor yang mengganggu aktivitas pengolahan.
Upaya Pemprov DKI dan Kesiapan RDF Plant Rorotan
Dalam upaya mengurangi beban TPST Bantargebang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus menyiapkan fasilitas pengolahan sampah alternatif melalui RDF Plant Rorotan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta memastikan kesiapan fasilitas ini terus ditingkatkan.
“Kami fokus untuk double check terkait kesiapan RDF Plant Rorotan untuk mengolah sampah. Selain itu, kami juga memantau pengendalian dan penguatan sistem kontrol untuk memastikan kualitas output RDF tetap terjaga,” kata Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com pada 9 April 2026.
DLH Jakarta juga berkomitmen menjaga aspek lingkungan dengan memperkuat sistem pengendalian bau melalui optimalisasi sistem deodorizer dan manajemen emisi pada flue gas treatment (FGT).
“Di luar itu, kami juga menjaga koordinasi dengan Tim Kerja Pemantau Kegiatan Pengelolaan RDF Plant Rorotan. Saya berharap tim tersebut terus memberikan masukan agar pengelolaan fasilitas ini semakin baik,” ujar Asep.
Selain itu, DLH Jakarta akan memperkuat koordinasi lintas unit untuk memastikan integrasi pengelolaan sampah dari hulu (sumber sampah), tengah (RDF Plant Rorotan dan Bantargebang), hingga hilir (TPST Bantargebang) berjalan lebih efektif.
