LONDON, KOMPAS.com – Inggris menjadi tuan rumah bagi perwakilan militer dari lebih dari 30 negara untuk membahas strategi pengamanan Selat Hormuz. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari sejak Rabu (22/4/2026) ini difokuskan untuk mematangkan rencana misi di jalur perairan strategis tersebut, yang dipimpin bersama oleh Inggris dan Prancis.
Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan bahwa konferensi ini bertujuan untuk “memajukan perencanaan terperinci” terkait potensi pembukaan kembali Selat Hormuz, seiring dengan perkembangan positif dari pembicaraan diplomatik yang sebelumnya telah digelar di Paris pekan lalu. Menteri Pertahanan Inggris, John Healey, menekankan urgensi transisi dari kesepakatan diplomasi menuju implementasi aksi nyata di lapangan.
“Tugas hari ini dan esok adalah menerjemahkan konsensus diplomatik menjadi rencana bersama untuk menjaga kebebasan navigasi di Selat dan mendukung gencatan senjata yang langgeng,” ujar Healey dalam pernyataan resminya. Ia menambahkan optimisme bahwa pertemuan ini akan menghasilkan kemajuan signifikan.
Perencanaan Militer Defensif
Konferensi di London ini merupakan kelanjutan dari diskusi internasional yang diadakan di Paris pada Jumat (17/4/2026). Pertemuan di Paris tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, dihadiri oleh lebih dari 40 negara.
Dalam pertemuan tersebut, Inggris dan Prancis menegaskan bahwa kekuatan militer yang akan dibentuk memiliki sifat sepenuhnya defensif. Pengerahan pasukan ini baru akan dilakukan setelah tercapainya kesepakatan perdamaian yang langgeng di kawasan tersebut.
Situasi AS dan Iran
Meskipun dihadiri oleh puluhan negara, Amerika Serikat (AS) dan Iran, yang merupakan pihak utama dalam ketegangan di Selat Hormuz, tidak turut serta dalam pertemuan di London. Situasi di kawasan Teluk Persia sendiri masih menunjukkan dinamika yang fluktuatif.
Gencatan senjata selama dua minggu antara AS dan Iran seharusnya berakhir pada Selasa (21/4/2026) tengah malam GMT. Namun, sesaat sebelum tenggat waktu tersebut, Presiden AS Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata. Keputusan ini diambil untuk memberikan tambahan waktu bagi proses negosiasi yang sedang berlangsung.
Meskipun gencatan senjata diperpanjang, Trump menegaskan bahwa AS tetap mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kedua belah pihak juga saling melontarkan tudingan terkait dugaan pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat.
