JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi bahwa proses restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal sebagai Whoosh, telah selesai. Pemerintah kini hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan hasil restrukturisasi tersebut secara resmi.
“Sudah-sudah kelar tinggal diumumkan,” ujar Purbaya usai menghadiri acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta pada Rabu (22/4/2026).
Keputusan restrukturisasi ini, lanjut Purbaya, telah disampaikan kepada Pemerintah China selaku mitra dalam proyek strategis tersebut. Langkah ini diambil untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas Indonesia di mata internasional.
Purbaya mengaku telah bertemu langsung dengan Menteri Keuangan China. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan bahwa keputusan mengenai restrukturisasi sudah final, sehingga mitra dari negeri Tirai Bambu tidak perlu merasa khawatir.
Menurutnya, kepercayaan internasional merupakan faktor krusial, terutama untuk proyek-proyek strategis yang melibatkan investor asing.
Mengenai kemungkinan kehadiran perwakilan China saat pengumuman resmi, Purbaya belum memberikan kepastian. Ia menyatakan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah Indonesia.
“Bisa iya bisa tidak lihat nanti ya itu,” jelasnya.
Purbaya belum bersedia membeberkan rincian hasil restrukturisasi sebelum pengumuman resmi dilakukan. Ia meminta agar penjelasan lebih lanjut ditunggu hingga waktu pengumuman tiba.
“Nanti setelah diumumkan Pak AHY. Saya pikir saya gak berhak ngomongin sekarang ya. Nanti tanya Pak AHY begitu diumumkan nanti. Tapi yang jelas sudah putus, cuma belum saatnya diumumkan,” kata Purbaya.
Ia juga menyinggung isu pembengkakan biaya yang sempat terjadi dalam proyek kereta cepat. Menurut Purbaya, kondisi tersebut dipicu oleh lemahnya koordinasi pada tahap awal pembangunan.
Purbaya menilai, pada masa itu tidak ada satu pihak pun yang memegang kendali penuh, sehingga menciptakan kebingungan di kalangan pelaksana di lapangan.
Ia bahkan menerima keluhan langsung dari mitra China terkait lambatnya progres proyek, termasuk kendala pembebasan lahan.
“Dua tahun? Setahun dua tahun Lahan yang dibebaskan baru empat kilometer Pada waktu itu kita ngomong jaman dulu ya Lalu saya tanya Kamu siapa yang handle projeknya? Gak ada kan Kalo kami (pihak China) ngadu ke BUMN dipimpong Ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pimpong lagi ke sana Yaudah ditarik ke maritim waktu itu,” jelasnya.
Situasi tersebut menyebabkan penyelesaian proyek berjalan lambat dan tanpa arah yang jelas, akibat koordinasi antarinstansi yang dinilai tidak berjalan efektif.
Purbaya memastikan bahwa kondisi serupa tidak akan terulang di masa mendatang. Pemerintah akan memperkuat pengawasan dan menetapkan penanggung jawab yang jelas untuk setiap proyek.
Ia menegaskan bahwa proyek-proyek strategis ke depan akan dipantau lebih ketat untuk memastikan pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien.
“Jadi pihak China gak usah khawatir Indonesia tidak pernah menyimpan atau tidak pernah melanggar janji Itu kan kredibilitas kita yang kita jaga di dunia internasional,” tandasnya.
