Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak para kepala daerah untuk sigap mewaspadai ancaman inflasi dan dampak krisis ekonomi global yang dapat membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Ia menekankan pentingnya tindakan proaktif sebelum masalah tersebut berlarut-larut dan menimbulkan gejolak yang lebih besar.
Tito menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara utama dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026). Menurutnya, inflasi bukan lagi sekadar isu makroekonomi, melainkan telah menjadi realitas pahit yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Lebih dari 60 persen masyarakat kita itu peduli pada biaya hidup, terutama makanan. Ini tidak bisa ditunda,” tegasnya, menyoroti sensitivitas masyarakat terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
Kenaikan harga pangan, energi, dan logistik dinilai berpotensi memicu ketegangan sosial apabila tidak segera diantisipasi dan dikendalikan. Tito mengingatkan bahwa penanganan masalah yang sudah membesar akan jauh lebih mahal dan berisiko menimbulkan kerusuhan serta kerusakan fasilitas publik.
“Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, fasilitas publik rusak. Membangunnya lama, merusaknya sebentar,” ujarnya, memberikan ilustrasi dampak buruk dari kelambanan penanganan.
Dinamika Global sebagai Pemicu
Selain tantangan internal, Tito juga menyoroti kompleksitas situasi global yang masih penuh ketidakpastian. Konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina serta ketegangan di kawasan Timur Tengah menjadi contoh dinamika global yang berdampak signifikan.
Perkembangan tersebut, lanjut Tito, secara langsung memengaruhi harga energi global. Kenaikan harga minyak bumi, misalnya, dapat memicu efek domino terhadap biaya transportasi, distribusi barang, hingga pada akhirnya menaikkan harga berbagai komoditas di dalam negeri.
Oleh karena itu, Mendagri menekankan bahwa peran aktif pemerintah daerah sangat krusial dalam menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing.
“Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak,” serunya, mendesak para kepala daerah untuk tidak bersikap pasif.
Penguatan TPID dan Strategi Pengendalian
Tito menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah untuk terus meningkatkan kinerjanya. Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah penguatan koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memantau pergerakan harga secara akurat dan real-time.
Pengendalian inflasi, menurut Mendagri, dapat difokuskan pada dua pilar utama: menjaga ketersediaan pasokan pangan dan memastikan kelancaran distribusinya.
Sebagai ilustrasi, Tito mencontohkan lonjakan harga cabai yang sempat terjadi di beberapa daerah di Aceh. Ia menilai, fenomena tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor produksi, melainkan juga dipengaruhi oleh kendala dalam rantai distribusi yang belum optimal.
Ketahanan Pangan Lokal sebagai Kunci
Lebih lanjut, Mendagri mengemukakan bahwa daerah yang memiliki basis produksi pangan kuat cenderung lebih resilien dalam menghadapi gejolak ekonomi. Sebaliknya, wilayah perkotaan yang bergantung pada pasokan dari luar daerah perlu memperkuat strategi ketahanan pangan mereka.
Berkaca dari pengalaman pahit pandemi COVID-19, Tito menekankan kembali pentingnya penguatan ketahanan pangan lokal sebagai langkah adaptif dan strategis. Berbagai inisiatif seperti urban farming, hidroponik, serta pemanfaatan lahan sempit di perkotaan dinilai dapat menjadi solusi cerdas sekaligus membuka peluang pemberdayaan masyarakat.
