Tawuran antarwarga di Jakarta seolah menjadi siklus yang tak kunjung usai. Meski sempat mereda, insiden serupa kerap muncul kembali di titik-titik yang sama, menyisakan pertanyaan tentang efektivitas berbagai upaya penanganan yang telah dilakukan. Di tengah pola berulang tersebut, pemerintah kini menggalakkan pendekatan baru yang berfokus pada pemulihan relasi sosial sebagai upaya menyentuh akar konflik.
Upaya Merajut Ulang Relasi Sosial Warga
Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Daerah Khusus Jakarta meluncurkan program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam) berbasis komunitas. Program ini menyasar sejumlah wilayah yang dinilai rawan konflik dengan tujuan utama memperbaiki hubungan antarwarga dan mendorong penyelesaian masalah secara damai.
Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil KemenHAM Jakarta, Rulinawaty, menjelaskan bahwa program ini mengedepankan pendekatan komunitas untuk memulihkan relasi sosial, mendorong penyelesaian damai, serta memperkuat pencegahan konflik sejak dini. “Hal ini melalui pendekatan berbasis komunitas guna memulihkan relasi sosial, mendorong penyelesaian masalah secara damai, serta memperkuat pencegahan konflik sejak dini,” ujar Rulinawaty, Senin (20/4/2026), dikutip dari Antara.
Tujuh kelurahan yang menjadi lokasi Kampung Redam antara lain Cengkareng Barat (Jakarta Barat), Jatinegara (Jakarta Timur), Tengah (Jakarta Timur), Bukit Duri (Jakarta Selatan), Johar Baru (Jakarta Pusat), Cempaka Baru (Jakarta Pusat), dan Tanjung Priok (Jakarta Utara).
Kepala Kanwil KemenHAM Jakarta, Mikael Azedo Harwito, menegaskan bahwa program ini lebih dari sekadar formalitas. “Ini adalah tempat di mana dialog yang sempat terputus disambung kembali dan kepercayaan warga dibangun ulang,” kata Mikael. Ia menekankan bahwa perdamaian tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.
Lingkaran Konflik yang Berulang
Peluncuran program tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan di lapangan bahwa tawuran masih sering terjadi. Di Manggarai, Jakarta Selatan, bentrokan antarwarga telah menjadi peristiwa yang berulang. Terowongan Manggarai kerap menjadi lokasi strategis terjadinya konflik yang melibatkan beberapa kelompok warga.
Pemicu konflik seringkali berawal dari hal-hal sederhana, termasuk saling ejek di media sosial. “Saling ejek di media sosial, ingin terlihat berani atau pembuktian, ingin cari nama,” ungkap Ketua Karang Taruna RW 04, Fadil. Bentrokan yang awalnya melibatkan remaja ini dapat meluas, menarik warga lain, dan mengganggu aktivitas publik. Pengendara pun terpaksa berhenti karena khawatir melintas di area tersebut.
Upaya yang Belum Sepenuhnya Menyentuh Akar
Berbagai pendekatan telah dilakukan sebelumnya, mulai dari pertemuan antarwarga hingga kegiatan bersama. Namun, konflik tetap saja berulang. Camat Tebet, Putut Puji Linangkung, mengakui bahwa upaya yang telah dijalankan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
“Saya tidak bisa melihat dari satu sisi atau permukaan, kan selama ini sudah dilakukan berbagai hal, Pak Wali Kota Pak Munjirin sudah mengumpulkan mereka dengan pergi ke puncak, tapi terus berulang,” kata Putut. Ia kini berupaya menghadirkan alternatif kegiatan bagi remaja melalui pelatihan, seperti pelatihan membuat kopi, guna memberikan ruang aktivitas yang lebih positif.
Akar Masalah yang Lebih Dalam
Di balik bentrokan yang kasat mata, terdapat persoalan yang lebih mendalam. Sosiolog Universitas Nasional, Nia Elvina, menilai bahwa tawuran tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat. “Dari berbagai kajian, sebagian besar dari konflik sosial termasuk tawuran yang terjadi dalam masyarakat kita, berakar dari permasalahan ekonomi,” ujar Nia.
Ia menegaskan bahwa selama kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi, potensi konflik akan terus ada. “Jika masyarakat kita masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mendasar untuk hidup, konflik sosial akan mudah berkembang,” tuturnya. Menurut Nia, penyediaan lapangan kerja menjadi kunci penting untuk meredam konflik, terutama di kalangan generasi muda.
Konflik di Berbagai Sudut Kota
Tawuran tidak hanya terjadi di satu wilayah. Di Tanah Abang, Jakarta Pusat, bentrokan antarwarga sempat dipicu oleh petasan yang memancing emosi dua kelompok. “Yang semalam terjadi adalah adanya gesekan antara RW 11 dan RW 5 Kelurahan Petamburan,” kata Kapolsek Tanah Abang AKPB Dhimas Prasetyo.
Di Jakarta Barat, tiga remaja ditangkap karena diduga menjadi provokator tawuran yang direncanakan melalui media sosial. “Para tersangka mencari lawan melalui admin Instagram. Ada provokasi,” jelas Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby Mochammad Zulfikar. Motif pelaku seringkali sederhana, yakni sekadar mencari pengakuan.
Antara Persuasi dan Penindakan
Di tengah berbagai upaya yang telah dilakukan, muncul dorongan agar pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menilai penanganan tawuran masih belum maksimal. “Masalah tawuran saja tidak bisa diselesaikan dan terus terjadi berulangkali,” kata Justin.
Ia bahkan mengusulkan langkah tegas, termasuk pencabutan bantuan sosial bagi keluarga yang terlibat tawuran. “Perlu ada konsekuensi dan penindakan yang tegas terhadapnya,” ujarnya.
Menjaga Agar Bara Tak Kembali Menyalah
Berbagai pendekatan kini dijalankan secara berdampingan, mulai dari pembinaan hingga penindakan. Namun, mencari jalan keluar dari fenomena tawuran yang berulang bukanlah perkara mudah. Upaya ini tidak hanya berfokus pada meredam bentrokan yang terjadi di permukaan, tetapi juga menyentuh akar persoalan yang lebih dalam, meliputi aspek ekonomi, sosial, hingga relasi antarwarga.
Di kota sebesar Jakarta, menjaga kedamaian adalah pekerjaan kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
