LHOKSUKON, Kompas.com – Di hall utama Pendopo Bupati Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, suasana khidmat terpancar dari puluhan pegawai negeri sipil (PNS) yang khusyuk menatap layar laptop. Mereka duduk berkelompok di sejumlah meja kerja, menyusun data kerusakan akibat banjir dan mengidentifikasi calon penerima bantuan bagi para penyintas bencana.
Aktivitas yang berlangsung di Kota Lhokseumawe pada Selasa (21/4/2026) ini merupakan bagian krusial dari upaya pemerintah daerah dalam memulihkan kondisi pasca-banjir. Para petugas, yang didatangkan dari berbagai dinas, badan, dan kantor di lingkungan Kabupaten Aceh Utara, bekerja bergantian untuk memastikan setiap detail data terinput secara akurat.
Setiap hari, petugas diganti secara berkala. Dua orang per dinas ditugaskan dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB, beroperasi tanpa henti selama tujuh hari dalam sepekan. Sebagian dari mereka fokus membaca dan memverifikasi data, sementara yang lain sibuk mengetik, menciptakan ritme kerja yang konsisten. Di sela-sela tugas, beberapa petugas terlihat memanfaatkan waktu istirahat dengan memeriksa ponsel mereka.
“Tidak ada honor tambahan, ini sudah penugasan dari kantor. Gaji ya sesuai gaji bulanan yang sudah ada,” ujar salah seorang petugas kepada Kompas.com, Selasa.
Proses Pendataan dan Verifikasi Data
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, Fakhrurradhi, menjelaskan bahwa setiap dinas diwajibkan mengirimkan dua pegawainya untuk bertugas di pendopo. Merekalah yang bertanggung jawab mengentri data yang diusulkan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Data yang dikumpulkan mencakup berbagai kategori, mulai dari kerusakan rumah, penerima jatah hidup (jadup), stimulus pemulihan ekonomi, hingga kelengkapan isi hunian. Selain itu, data kerusakan infrastruktur lainnya juga menjadi bagian penting dari pendataan ini.
Fakhrurradhi menekankan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara memegang peranan sentral sebagai “palang pintu” data. “Kalau dinas sosial itu tiga data, yaitu data penerima bantuan jadup, stimulan pemulihan ekonomi, dan isi hunian. Sudah dua gelombang kami cairkan, kami usulkan lagi gelombang tiga,” sebut Fakhrurradhi.
Keterbukaan Akses bagi Masyarakat
Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, yang akrab disapa Ayahwa, secara terbuka mempersilakan warga untuk melihat langsung proses penginputan data di pendopo. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.
Kerap kali, kepala desa terlihat hadir di pendopo untuk memantau dan memastikan data desanya telah sampai ke tingkat kabupaten. “Tidak ada niatan sedikit pun dari semua kita memperlambat data. Maka, saya berkali-kali imbau dan ajak keuchik (kepala desa) agar segera datanya, kalau perlu cek ke pendopo, lihat sampai mana,” ujar Ayahwa.
Ayahwa menambahkan, jika seluruh data telah lengkap, dirinya bersama Kapolres, Dandim, dan Kajari Aceh Utara akan segera menandatangani surat keputusan. Surat tersebut kemudian akan diusulkan ke gubernur, selanjutnya ke Menteri Sosial dan Kepala BNPB untuk proses pencairan dana bantuan. “Jadi, saya harap bersabar. Kepala desa jelaskan sebenarnya kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami kondisi pendataan ini,” pungkasnya.
Progres Penyaluran Bantuan
Hingga berita ini diturunkan, baru 56 desa dari total 552 desa yang terdampak banjir telah menerima penyaluran jatah hidup (jadup) bagi penyintasnya. Sekitar 23.000 jiwa penyintas banjir telah menerima bantuan jenis ini, sementara bantuan jenis lainnya masih dalam proses pengusulan untuk tahap berikutnya.
