PADANG, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim lembaganya kini memiliki struktur kekuatan yang sangat besar di Indonesia, bahkan melampaui gabungan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kekuatan ini terwujud melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan jutaan relawan.
Dadan mengungkapkan bahwa dalam waktu singkat, BGN telah berhasil membangun basis kekuatan hingga 1,1 juta orang relawan di seluruh penjuru Tanah Air. Unit kerja yang disebut Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) di setiap daerah menjadi motor penggerak utama program ini.
“Sekarang kami menjadi pasukan terbesar republik, mengalahkan pasukan TNI dan Polri,” ujar Dadan saat menghadiri pelantikan pengurus Gapembi Sumbar di Kota Padang, Rabu (22/4/2026).
Transformasi Pesat dari Awal yang Sederhana
Perjalanan BGN dimulai pada 15 Agustus 2024. Dadan mengenang momen pelantikannya pada 19 Agustus di tahun yang sama yang berlangsung dalam kesunyian, tanpa pengawalan protokoler. Bahkan, pelantikan tersebut hanya dihadiri dirinya sendiri atas permintaan Prabowo Subianto kepada Presiden Joko Widodo saat itu, tanpa dokumentasi.
Namun, dalam kurun waktu satu tahun empat bulan, BGN mengalami transformasi yang luar biasa. Dari yang tidak memiliki kantor, kini BGN diperkuat oleh 600 pegawai di tingkat pusat dan 27.000 kepala SPPG yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.
“Ekosistem ini juga melibatkan 27.000 ahli gizi, 27.000 petugas angkutan, serta jutaan relawan,” jelas Dadan.
SPPG sebagai Mesin Ekonomi Daerah
Keberadaan SPPG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi baru di berbagai daerah. Di Sumatera Barat saja, tercatat 402 unit SPPG yang aktif beroperasi.
Di Kota Padang, dengan 72 SPPG yang berjalan, diperkirakan terjadi perputaran uang sebesar Rp 70 miliar setiap bulannya. Secara akumulatif, wilayah Sumatera Barat menyerap anggaran hingga Rp 400 miliar per bulan untuk program ini.
Skema anggaran program ini dirancang secara ketat untuk memberdayakan masyarakat lokal. “Sebanyak 70 persen dana digunakan untuk membeli bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal,” terang Dadan.
Sementara itu, 20 persen anggaran dialokasikan untuk biaya operasional, termasuk penggajian relawan yang berkisar antara Rp 2,4 juta hingga Rp 3,5 juta per bulan. Sisa 10 persen dialokasikan sebagai insentif bagi para pengelola untuk pengembalian investasi.
Dampak Ekonomi dan Stabilitas Komoditas
Program MBG telah menunjukkan dampak nyata dalam menstabilkan harga komoditas pertanian. Dadan memberikan contoh kasus di Jember, di mana petani sempat menghentikan penanaman pohon jeruk akibat harga yang anjlok hingga Rp 4.000 per kilogram.
Kini, dengan adanya permintaan dari program MBG, harga jeruk kembali stabil di angka Rp 10.000 per kilogram, mendorong petani untuk kembali menanam. Kebutuhan logistik satu unit SPPG sangatlah masif, di mana setiap bulan, satu SPPG membutuhkan minimal lima ton beras.
Untuk kebutuhan buah, sekali makan saja dibutuhkan sekitar 3.000 buah pisang, yang setara dengan hasil panen dari 15 pohon. Hal serupa juga terjadi pada kebutuhan protein seperti lele, telur, dan susu, yang menuntut peningkatan produktivitas dari peternak lokal.
Keterlibatan Generasi Z dan Pemberdayaan Pesantren
Program berskala besar ini mendapatkan dukungan signifikan dari kaum muda, dengan tingkat dukungan Generasi Z mencapai 80 persen. BGN memposisikan diri sebagai lembaga yang dinamis dan diisi oleh tenaga muda yang siap bekerja dengan ritme cepat.
Selain itu, BGN juga menjalin kemitraan dengan pondok pesantren dalam pengelolaan SPPG. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi pesantren yang signifikan. Dengan anggaran sebesar Rp 268 triliun, Rp 60 triliun di antaranya telah disalurkan melalui virtual account ke SPPG di seluruh daerah.
“Program MBG kini bukan lagi sekadar intervensi gizi, melainkan strategi nasional untuk menekan angka kemiskinan dan memperkecil rasio gini di Indonesia,” pungkas Dadan.
