SAMARINDA, Kaltim — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah antisipatif dengan memperketat pengamanan di sekitar Kantor Gubernur menjelang rencana aksi unjuk rasa pada 21 April 2026. Upaya pengamanan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan penguatan fisik bangunan, termasuk perbaikan pagar dan pemasangan kawat berduri di titik-titik strategis.
Penguatan struktur pagar dilakukan dengan pengelasan ulang pada bagian yang mengalami kerusakan akibat aksi massa sebelumnya. Penambahan tiang besi yang ditanam hingga kedalaman hampir dua meter juga dilakukan untuk meningkatkan daya tahan pagar terhadap tekanan massa.
Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rahim, menjelaskan bahwa seluruh sisi pagar menjadi prioritas perbaikan, terutama pada area yang dinilai rentan. “Kami sudah melakukan penguatan secara menyeluruh, mulai dari pondasi pagar, pengelasan di titik rawan, hingga pemasangan kawat besi yang mengelilingi area kantor gubernur,” ujar Edwin saat ditemui di lobi Kantor Gubernur, Senin (20/4/2026).
Evaluasi Kejadian Sebelumnya
Menurut Edwin, penambahan tiang besi merupakan langkah krusial untuk memastikan pagar tidak mudah roboh saat aksi massa. “Tiang besi dengan tinggi hampir dua meter kami sambungkan langsung ke pondasi utama. Ini untuk memperkuat struktur agar tidak mudah didorong atau dirusak,” jelasnya. Tindakan ini diambil sebagai evaluasi dari kejadian sebelumnya, di mana pagar pembatas di kawasan tersebut sempat roboh saat aksi unjuk rasa berlangsung.
Simulasi Pengamanan dan Pemetaan Titik Rawan
Selain penguatan fisik, Pemprov Kaltim juga menggelar simulasi pengamanan bersama aparat gabungan sebagai bagian dari persiapan menghadapi potensi kerawanan. “Simulasi ini untuk persiapan pengamanan pada 21 April, terkait rencana aksi dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur dan elemen mahasiswa,” ungkap Edwin. Dalam simulasi tersebut, aparat memetakan sejumlah titik yang berpotensi menjadi pusat keramaian dan kemacetan. Beberapa di antaranya meliputi jalur menuju Kantor Gubernur, seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Merapi di sekitar Kantor Bank Indonesia, hingga kawasan masjid di lingkungan kantor gubernur.
Fokus Pengamanan di Area DPRD Kaltim
Area Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim juga menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian khusus dalam pengamanan. Penempatan personel gabungan dari berbagai unsur dilakukan untuk memastikan keamanan. “Kami juga melakukan penjagaan di DPRD Kaltim. Personel dibagi bersama TNI dan Polri untuk mengamankan beberapa titik,” ucap Edwin. Secara keseluruhan, sebanyak 1.897 personel disiagakan untuk mengawal jalannya aksi. Personel tersebut terdiri dari Satpol PP, kepolisian, TNI, serta perangkat daerah lainnya.
