Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,82 miliar untuk menata dan memperluas kawasan Gedung Sate. Dana tersebut bersumber dari pemangkasan belanja operasional Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, termasuk pos perjalanan dinas, baju dinas, serta pemeliharaan dan pembelian mobil dinas.
Langkah ini merupakan pilihan kebijakan Dedi Mulyadi untuk memprioritaskan peningkatan kualitas ruang publik dan pelestarian nilai sejarah bangunan ikonik tersebut, meskipun berpotensi menimbulkan kritik.
Sumber Anggaran Penataan Gedung Sate
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa total anggaran senilai Rp 15.822.777.000 untuk proyek penataan Gedung Sate berasal dari realokasi anggaran operasional gubernur. Ia secara spesifik menyebutkan pemangkasan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk perjalanan dinas, serta dihapuskannya anggaran untuk baju dinas, pemeliharaan, dan pembelian mobil dinas.
“Uangnya ini dari realokasi. Realokasi anggaran perjalanan dinas gubernur dihapus Rp1,5 miliar. Baju dinasnya dihapus, pemeliharaan mobil dinasnya dihapus, pembelian mobil dinasnya dihapus. Semuanya dihapus. Dan uangnya itu di antaranya digunakan untuk melakukan penataan halaman Gedung Sate ini,” ujar Dedi Mulyadi.
Proyek yang berada di bawah Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa Barat ini dijadwalkan berlangsung dari 8 April hingga 6 Agustus 2026. Data mengenai proyek ini tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Respons Terhadap Kebijakan
Dedi Mulyadi menyadari bahwa kebijakan pengalihan anggaran ini dapat memicu perhatian publik dan kritik. Namun, ia menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk berani mengambil keputusan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, meskipun tidak selalu populer.
“Ayo pilih mana? Pilih uangnya saya habiskan tapi tidak ada yang marah, atau pilih saya gunakan untuk kepentingan yang bermanfaat, baik hari ini maupun ke depan. Saya lebih memilih untuk penataan halaman meskipun harus menuai kritik, dibandingkan saya menikmati untuk kepentingan saya, bebas kritik,”
tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kritik merupakan bagian integral dari proses kepemimpinan yang sehat dan menunjukkan kepedulian masyarakat. “Tapi pemimpin harus memilih di antara dua, bukan nyari senangnya saja. Harus mau juga dikritik, karena kritik adalah kecintaan,” tuturnya.
Fokus Penataan Gedung Sate
Penataan kawasan Gedung Sate akan difokuskan pada area eksterior, meliputi halaman dan area sekitarnya. Pemerintah menjamin tidak akan ada perubahan pada bangunan utama Gedung Sate mengingat statusnya sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi undang-undang.
“Kami melakukan penataan halaman gedung sate bukan membangun mengubah Gedung Sate, karena itu merupakan bangunan heritage yang dilindungi oleh undang-undang,” kata Dedi.
Beberapa langkah penataan yang akan dilakukan antara lain:
- Penataan dan perluasan halaman Gedung Sate.
- Integrasi kawasan Gedung Sate dengan Lapangan Gasibu.
- Perbaikan fasilitas publik di sekitar area.
- Revitalisasi tampilan kawasan agar lebih tertata dan nyaman.
Selain itu, pengecatan Gedung Sate sebagai bagian dari perawatan juga akan dilakukan, namun proses ini memerlukan izin khusus dari Kementerian Kebudayaan dan menggunakan material yang tidak sembarangan.
Pelestarian Nilai Sejarah
Gedung Sate memiliki nilai sejarah yang signifikan bagi perjalanan bangsa Indonesia. Meskipun dibangun pada masa kolonial Belanda, bangunan ini tetap dianggap sebagai bagian dari identitas nasional.
“Walaupun dibangunnya oleh pemerintah kolonial Belanda, tapi kan pekerja kulinya kan orang Indonesia dan uangnya juga dari Indonesia,”
kata Dedi.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menjaga keaslian bangunan sambil meningkatkan fungsi kawasan di sekitarnya. Dedi berharap penataan kawasan Gedung Sate yang terintegrasi dengan Lapangan Gasibu dapat menciptakan ruang publik yang lebih luas, bermanfaat, dan meningkatkan interaksi sosial serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Pengalaman serupa pernah Dedi Mulyadi terapkan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, di mana penataan ruang publik yang awalnya mendapat protes akhirnya diterima dan dinikmati masyarakat.
“Karena dulu pernah melakukan penataan halaman penggabungan antara Alun-alun Kian Santang Purwakarta dengan halaman pendopo. Awalnya diprotes, tapi sekarang hasilnya bisa dinikmati bersama,”
tegasnya.
Dengan integrasi kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu, diharapkan tercipta ruang terbuka yang representatif, nyaman, dan memiliki nilai budaya tinggi, yang hasilnya dapat dinikmati bersama oleh masyarakat.
