Harga BBM dan LPG Nonsubsidi Naik, Pakar Ingatkan Dampak Berantai ke Harga Kebutuhan Pokok

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi yang berlaku mulai Sabtu (18/4/2026) diprediksi akan memberikan tekanan ganda bagi masyarakat. Selain membebani pengeluaran rumah tangga, kebijakan ini juga berpotensi memicu lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok.

BBM dan LPG merupakan elemen krusial dalam roda perekonomian, sehingga penyesuaian harganya diperkirakan akan berdampak luas. Guru Besar Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Anton Agus Setyawan, menilai kelompok kelas menengah akan merasakan beban terberat dari kebijakan ini.

“Ini tentu berat bagi masyarakat di tengah kondisi daya beli yang belum pulih,” ujar Anton kepada Kompas.com, Selasa (21/4/2026).

Anton menjelaskan, daya beli masyarakat kelas menengah memang mengalami pelemahan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipicu oleh penurunan kualitas pekerjaan dan penghasilan yang berimbas pada kemampuan ekonomi mereka.

“Penurunan daya beli mungkin terjadi karena menurunnya kualitas pekerjaan di kelompok kelas menengah, yang pada akhirnya berpengaruh pada penghasilan mereka,” imbuhnya.

Berbeda dengan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menerima bantuan sosial, kelas menengah tidak memiliki jaring pengaman serupa. Kondisi ini membuat kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi akan lebih terasa dampaknya bagi kelompok ini.

Efek Berantai ke Harga Kebutuhan Pokok

Meskipun pemerintah masih berupaya menahan harga BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite, Anton mengingatkan bahwa jenis BBM lain seperti Pertamax dan Pertamax Green hanya ditunda kenaikannya. Penundaan ini dilakukan untuk menghindari lonjakan harga yang terjadi secara serentak.

Menurut Anton, jika pemerintah melepaskan subsidi pada BBM, potensi kenaikan harga komoditas lain akan terbuka lebar. “Karena kita semua tahu BBM itu adalah komponen untuk transportasi logistik atau semua komunitas yang dijual di pasar,” jelasnya.

Implikasinya, kenaikan harga BBM sebagai komponen utama dalam distribusi akan berujung pada peningkatan harga jual berbagai komoditas.

“Artinya, ketika harga komponen tersebut mengalami kenaikan, maka akan berpengaruh pada harga jual dari komunitas tersebut.”

Anton mengakui, situasi ini memang dilematis bagi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah tidak mungkin terus-menerus menahan harga BBM di level saat ini mengingat keterbatasan fiskal.

“Ini memang kondisi yang dilematis juga. Di sisi lain dengan kondisi seperti saat ini pemerintah tidak mungkin untuk menahan harga BBM itu pada level seperti sekarang,” terang Anton.

Ia menambahkan, penyesuaian harga energi ini tak terhindarkan karena kemampuan fiskal pemerintah yang terbatas. Dampaknya, harga barang pokok pun berpotensi naik karena biaya transportasi yang ikut merangkak.

“Pengaruhnya bisa ke harga barang pokok karena membuat biaya transportasi naik,” pungkasnya.

Masyarakat Mulai Beradaptasi

Di tengah tantangan kenaikan harga energi, Anton melihat masyarakat mulai menunjukkan kemampuan adaptasi. Penyesuaian ini dilakukan dengan cara mengurangi konsumsi atau beralih ke barang substitusi.

“Yaitu dengan mengurangi konsumsi atau memilih barang-barang substitusi dari komoditas-komoditas tertentu yang mengalami kenaikan,” ucapnya.

Ia mencontohkan fenomena kenaikan harga plastik akibat lonjakan biaya energi. Banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terpaksa mencari alternatif wadah.

“Plastik harganya luar biasa, maka kemudian beberapa UMKM memilih untuk menggunakan daun pisang untuk wadah barang dagangan atau makanannya,” ujar Anton.

Adaptasi tidak hanya datang dari sisi produsen, tetapi juga konsumen. Banyak masyarakat yang mulai membawa wadah sendiri untuk mengurangi pengeluaran tambahan, seperti biaya kantong plastik.

“Meskipun banyak pedagang responsnya adalah menaikkan harga barang dagangannya, tetapi ada juga masyarakat yang kemudian menyesuaikannya dengan tadi mengurangi penggunaan plastik,” jelas Anton.

Fenomena ini, menurut Anton, memiliki sisi positif dalam jangka panjang, terutama dalam mengurangi timbunan sampah plastik yang dominan berasal dari rumah tangga.

“Fenomena ini dipandang Anton sejatinya mempunyai sisi positif. Mengingat, plastik merupakan penyumbang sampah rumah tangga yang mendominasi.”

Namun, ia juga menyadari bahwa ini merupakan pukulan bagi pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di bidang kuliner, yang kini harus memikirkan pengganti bahan kemasan yang sudah lama mereka manfaatkan karena harganya yang terjangkau.

“Namun pada sisi lain, ini memang pukulan. Terutama bagi UMKM yang berjualan makanan, yang sekarang mereka harus berpikir untuk mencari pengganti dari plastik,” tuturnya.

“Dan kita tahu masyarakat sudah lama dimanjakan oleh harga plastik yang murah itu tadi,” sambungnya.

Pelemahan Rupiah Menambah Tekanan

Selain faktor energi, Anton menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagai salah satu pemicu kenaikan harga di dalam negeri. Berdasarkan data Google Finance per 22 April 2026 pukul 11.25 WIB, nilai tukar rupiah tercatat di level Rp 17.176 per dolar AS, melemah dibandingkan penutupan pasar sebelumnya di Rp 17.140.

“Selain BBM, sumber kenaikan harga yang lain adalah rupiah yang melemah,” kata Anton.

Pelemahan rupiah ini berdampak signifikan pada harga produk impor, terutama bahan baku dan bahan pembantu yang menjadi komponen penting bagi industri dalam negeri.

“Terutama impor bahan baku dan impor bahan pembantu yang merupakan komponen dari industri kita di dalam negeri,” ujar Anton.

Ketika komponen impor mengalami kenaikan harga akibat depresiasi rupiah, harga jual produk dalam negeri pun tak luput dari imbasnya.

“Ketika komponen tersebut mengalami kenaikan, maka harga jual dalam negeri juga akan terdampak,” lanjutnya.

Contoh nyata dapat dilihat dari industri tempe yang terpaksa mengurangi ukuran produknya akibat mahalnya harga kedelai. Kenaikan harga kedelai ini dipicu oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan biaya transportasi dan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Ini bagian dari adjustment yang dilakukan oleh masyarakat karena harga kedelai yang mahal.”

“Kedelai mahal karena dua hal, karena biaya transportasi naik dan kurs rupiah yang terus melemah,” tambahnya.

Anton memperingatkan bahwa kenaikan harga komoditas masih berpeluang terus terjadi seiring dengan situasi ekonomi yang cenderung tidak stabil.

Detail Penyesuaian Harga BBM dan LPG

Penyesuaian harga BBM dan LPG nonsubsidi oleh PT Pertamina (Persero) mengacu pada formula harga dasar BBM sesuai Keputusan Menteri ESDM. Berikut rincian penyesuaian harga di wilayah Jakarta, per Rabu (22/4/2026):