BANYUMAS, KOMPAS.com – Layanan transportasi publik Bus Trans Banyumas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kini sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah kontrak pembiayaan dengan Kementerian Perhubungan berakhir. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas telah mengalokasikan dana sebesar Rp 14,1 miliar untuk menjaga kelangsungan operasional bus yang menjadi tulang punggung mobilitas warga.
“Yang tadinya dibiayai APBN, sekarang berubah menjadi APBD,” ujar Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, dalam acara serah terima pembiayaan di Pool Terpadu Bus Trans Banyumas, Selasa (21/4/2026).
Komitmen Pelayanan Publik di Tengah Tantangan Anggaran
Bupati Sadewo menegaskan bahwa pengalihan beban biaya ini adalah bukti komitmen Pemkab Banyumas dalam menyediakan transportasi publik yang terjangkau dan nyaman bagi masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan anggaran yang tidak ringan, ia memastikan layanan Bus Trans Banyumas tidak akan terhenti.
“Berat tantangannya, tapi saya tidak mau Trans Banyumas yang sudah dicintai masyarakat berhenti di tengah jalan. Pokoknya harus berjalan,” tegas Sadewo.
Namun, ia juga mengungkapkan bahwa dana Rp 14,1 miliar dari APBD ini diperkirakan hanya mencukupi kebutuhan operasional selama 130 hari atau hingga Agustus 2026. Oleh karena itu, Pemkab Banyumas berharap ada kelanjutan subsidi dari pemerintah pusat melalui APBN Perubahan 2026. Jika tidak ada perpanjangan, Pemkab menyatakan siap untuk mengelola operasionalnya secara mandiri.
Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir mengenai tarif, sebab harga tiket Bus Trans Banyumas dipastikan tetap sama:
- Tarif Umum: Rp 3.900
- Tarif Pelajar dan Lansia: Rp 2.000
Optimalisasi Pendapatan Non-Tarif Melalui Iklan
Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipoeng Martha Marsikun, menjelaskan bahwa kontrak kerja sama dengan Kementerian Perhubungan secara resmi berakhir pada 20 April 2026. Sejak saat itu, operator Bus Trans Banyumas akan menagih biaya operasional langsung kepada Pemkab Banyumas.
Untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi di masa mendatang, Ipoeng berencana untuk mengoptimalkan sumber pendapatan lain, salah satunya melalui pemasangan iklan pada badan bus yang kini identik dengan ikon Bawor.
“Sudah ada 5 sampai 6 pihak yang berminat memasang iklan. Regulasi sedang dirapikan, mungkin 2027 sudah bisa berjalan dan menambah pendapatan,” ungkap Ipoeng.
Struktur kepemilikan operasional Bus Trans Banyumas saat ini melibatkan Koperasi Angkutan Kota (Kopata) sebesar 25 persen dan Koperasi Angkutan Desa (Koperades) sebesar 30 persen. Sisanya terbagi antara 10 hingga 15 persen untuk pihak lain.
