PALEMBANG, KOMPAS.com – Banjir yang merendam sejumlah ruas jalan protokol di Palembang, Sumatera Selatan, pada Selasa (21/4/2026) lalu disebabkan oleh kombinasi curah hujan tinggi dan kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan yang menyumbat drainase.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyatakan bahwa data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan intensitas hujan menjadi faktor utama genangan air. Namun, ia menekankan bahwa faktor manusia turut memperparah kondisi tersebut.
“Kebiasaan membuang sampah sembarangan menyebabkan saluran air tersumbat sehingga menghambat aliran air. Selain itu, pembangunan yang tidak memperhatikan tata ruang, seperti mendirikan bangunan di atas saluran air atau sungai, juga menjadi penyebab utama,” ujar Ratu Dewa kepada wartawan pada Rabu (22/4/2026).
Strategi Penanganan Banjir
Menyikapi persoalan banjir yang berulang, Pemerintah Kota Palembang telah merancang strategi penanganan yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang.
Dalam penanganan jangka pendek, fokus utama adalah meningkatkan pembersihan saluran drainase dari sampah dan sedimentasi. Selain itu, penambahan pompa portabel di titik-titik rawan banjir akan dilakukan untuk mempercepat penyedotan air.
Untuk jangka menengah dan panjang, Pemkot Palembang mengalokasikan anggaran sekitar Rp 125 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan banjir yang lebih komprehensif, termasuk perluasan dan pendalaman kolam retensi di kawasan DAS Bendung, khususnya di area Simpang Polda.
“Proyek tersebut saat ini dalam tahap lelang dan ditargetkan mulai dikerjakan pada awal Mei 2026,” jelas Ratu Dewa.
Jika proyek perluasan dan pendalaman kolam retensi ini rampung, diharapkan penanganan banjir di tiga kecamatan, yaitu Ilir Timur I, Kemuning, dan Ilir Timur III, akan menjadi lebih optimal melalui sistem pompanisasi di Sekip Bendung. Pemerintah kota juga berencana memperlebar dan memperdalam saluran drainase, dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Pembentukan Satuan Tugas Banjir
Selain langkah infrastruktur, Pemkot Palembang juga akan membentuk satuan tugas (satgas) penanganan banjir di seluruh kecamatan. Satgas ini akan melibatkan aparatur sipil negara, PPPK, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
“Ketika curah hujan tinggi, mereka harus turun ke lapangan untuk membantu penanganan, termasuk mencegah kemacetan dan dampak lain,” tutur Ratu Dewa.
Sebelumnya, hujan deras yang disertai angin kencang melanda Palembang pada Selasa (21/4/2026), menyebabkan sejumlah ruas jalan protokol terendam banjir. Kondisi ini mengakibatkan kemacetan panjang di berbagai titik.
Pantauan di lapangan menunjukkan ruas Jalan Basuki Rahmat menuju arah Simpang Polda mengalami kemacetan total. Banjir dilaporkan menutupi badan jalan di bawah jembatan fly over Simpang Polda, membuat lalu lintas kendaraan di area simpang empat lumpuh akibat banyaknya pengendara yang saling menerobos.
