WASHINGTON DC – Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap Irak untuk membubarkan milisi-milisi pro-Iran dengan menangguhkan pengiriman dolar tunai dan membekukan program kerja sama keamanan. Kebijakan ini merupakan respons atas serangkaian serangan milisi terhadap fasilitas AS di Irak dan negara-negara tetangga yang dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap Teheran.
Menurut laporan Wall Street Journal, pengiriman uang tunai senilai hampir 500 juta dolar AS (sekitar Rp 8,5 triliun) yang berasal dari penjualan minyak Irak, yang seharusnya tiba melalui pesawat kargo dari rekening Bank Federal Reserve New York, diblokir oleh pejabat Departemen Keuangan AS. Ini merupakan penundaan pengiriman dolar terjadwal kedua ke Bank Sentral Irak sejak Februari lalu.
Penangguhan ini, menurut pejabat AS dan Irak, akan terus berlanjut sampai serangan milisi berhenti dan pemerintah Irak mengambil langkah konkret untuk membubarkan kelompok-kelompok bersenjata tersebut. Tujuan utama Washington adalah mendorong Baghdad untuk mengurangi kedekatannya dengan Teheran dan memperkuat hubungan dengan AS.
Para pejabat AS menyatakan bahwa penangguhan pengiriman dolar ini bersifat sementara. Namun, mereka tidak merinci langkah-langkah spesifik yang harus diambil Baghdad agar pengiriman dapat kembali normal. “Kegagalan pemerintah Irak untuk mencegah serangan-serangan ini berdampak buruk pada hubungan AS-Irak,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott. Ia menambahkan bahwa beberapa elemen yang terafiliasi dengan pemerintah Irak justru terus memberikan perlindungan politik, finansial, dan operasional kepada milisi.
“Amerika Serikat tidak akan mentolerir serangan terhadap kepentingan AS dan mengharapkan pemerintah Irak untuk segera mengambil semua tindakan untuk membubarkan kelompok-kelompok milisi yang bersekutu dengan Iran di Irak,” tegas Pigott.
Latar Belakang Krisis
Milisi-milisi di Irak mulai muncul pasca-invasi AS lebih dari dua dekade lalu. Kelompok-kelompok ini terbentuk untuk mempertahankan wilayah mereka dan melawan pasukan AS yang dianggap sebagai penjajah. Iran dilaporkan menyalurkan senjata kepada banyak dari kelompok tersebut.
Setelah invasi tahun 2003, Amerika Serikat menyepakati untuk menyimpan pendapatan Irak dari penjualan minyak, yang mencapai puluhan miliar dolar per tahun, di Federal Reserve New York. Dana ini kemudian dikirimkan kembali ke Irak dalam bentuk tunai, dengan total hingga 13 miliar dolar AS (sekitar Rp 223,3 triliun) per tahun, untuk menjaga stabilitas perekonomian negara tersebut.
Meskipun Irak telah berupaya mengurangi ketergantungannya pada dolar AS, pengiriman uang tunai melalui pesawat kargo ke bank sentral Irak masih terus dilakukan. Hal ini memberikan AS pengaruh signifikan untuk menekan Baghdad agar mengambil sikap tegas terhadap milisi pro-Iran.
