ISLAMABAD – Pakistan kembali menunjukkan peran krusialnya dalam memfasilitasi perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam beberapa hari terakhir, manuver diplomatik intensif mengungkap pembagian peran yang tidak lazim antara otoritas militer dan pemerintahan sipil di negara tersebut, dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Asim Munir, justru berada di garda terdepan negosiasi sensitif, sementara Perdana Menteri Shehbaz Sharif menggarap diplomasi paralel dengan negara-negara sekutu kawasan.
Pola diplomasi “dua jalur” ini menjadi gambaran nyata dari apa yang kerap disebut sebagai “rezim hibrida” di Pakistan, di mana koordinasi erat antara militer dan sipil tampak menjadi kunci. Pada Rabu (15/4/2026), Jenderal Munir memulai kunjungan tiga hari ke Teheran, membawa proposal dari pihak Amerika Serikat untuk putaran kedua perundingan. Bersamaan dengan itu, Perdana Menteri Sharif, didampingi Menteri Luar Negeri, melancarkan tur diplomatik ke Arab Saudi, Qatar, dan Turkiye.
Direktur Eksekutif National Dialogue Forum di Islamabad, Sheharyar Khan, menilai pola pendekatan ini sangat efektif. “Sinergi yang sedang berlangsung saat ini membuahkan hasil, dan untuk melanjutkan momentum ini, semua sinergi tersebut akan dibutuhkan,” ujarnya.
Mengapa Kepala Militer yang Memimpin Negosiasi?
Sebuah sumber di kalangan pejabat Pakistan yang enggan disebutkan identitasnya menegaskan bahwa dalam situasi genting seperti ini, keputusan strategis lebih banyak berada di tangan militer. “Bukan kepemimpinan politik yang mengambil keputusan dalam situasi seperti ini, melainkan kepemimpinan militer,” tegasnya.
Pejabat tersebut juga menekankan peran personal Jenderal Munir dalam membangun tingkat kepercayaan dengan Iran. “Kesepakatan hampir selesai. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa meyakinkan pihak Iran untuk mencapai kesepakatan—itu karena tingkat kepercayaan yang ada,” ungkapnya.
Selain itu, Jenderal Munir diketahui memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Adam Weinstein dari Quincy Institute menjelaskan, “Munir fokus pada Iran karena itu adalah pemangku kepentingan utama dan dia dipandang memiliki hubungan paling dekat dengan Trump.”
Weinstein menambahkan, “sementara perdana menteri fokus pada negara-negara kawasan dengan birokrasi kebijakan luar negeri yang lebih tradisional, yang dukungannya penting, tetapi tidak sepenting itu.”
Peran Militer yang Dominan
Jenderal Munir sebelumnya juga telah berperan sebagai salah satu mediator dalam perundingan langsung antara Amerika Serikat dan Iran yang diselenggarakan di Islamabad pada 11 April. Pertemuan tersebut menandai kontak tingkat tinggi pertama antara kedua negara dalam beberapa dekade.
Peningkatan peran Jenderal Munir di panggung internasional ini seiring dengan menguatnya posisi militer di dalam negeri. Ia bahkan memperoleh kekebalan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya serta perpanjangan masa jabatannya.
Meski menuai kritik dari kalangan oposisi yang menilai langkah ini melemahkan sendi-sendi demokrasi, pihak militer Pakistan secara konsisten membantah adanya campur tangan dalam urusan sipil, meskipun secara historis mereka pernah memegang kendali pemerintahan melalui kudeta sejak tahun 1947.
Sosok Kunci di Balik Negosiasi
Sheharyar Khan menilai bahwa dalam sistem pemerintahan Pakistan saat ini, Jenderal Munir merupakan figur yang paling menentukan arah kebijakan dan jalannya negosiasi. “Siapa orang yang bisa memberikan hasil? Siapa orang kuat? Siapa yang mengendalikan? Siapa yang memimpin? Itu jelas Asim Munir,” katanya.
Purnawirawan Jenderal Pakistan, Muhammad Saeed, turut mengungkapkan bahwa Jenderal Munir memiliki jalur komunikasi langsung dengan kepemimpinan Amerika Serikat untuk menjembatani perbedaan dengan Iran. “Keberadaannya membawa kedua pihak menuju titik temu,” ujarnya.
