Gencatan senjata selama 10 hari yang baru saja disepakati antara Israel dan Lebanon seharusnya memberikan jeda bagi upaya diplomasi di tengah meningkatnya ketegangan. Namun, situasi di lapangan menampilkan gambaran yang berbeda. Alih-alih menjadi momen pemulihan, periode damai ini justru diwarnai pembentukan “Garis Kuning” (Yellow Line), sebuah zona penyangga militer selebar 10 kilometer yang membentang di wilayah kedaulatan Lebanon.
Fenomena ini tidak hanya sekadar manuver militer, melainkan sebuah ujian serius terhadap integritas kedaulatan negara dan efektivitas hukum internasional dalam meredam konflik.
De-konstruksi “Garis Kuning” sebagai Instrumen Penguasaan Wilayah
Konsep “Garis Kuning”, yang diadopsi dari model di Gaza, pada dasarnya berfungsi sebagai alat penguasaan wilayah yang dibungkus dalam narasi keamanan. Secara operasional, tindakan membongkar infrastruktur dan membersihkan lahan di wilayah yang bukan milik Israel merupakan pelanggaran fundamental terhadap prinsip kedaulatan negara.
Dalam kerangka penegakan hukum dan manajemen keamanan, tindakan sepihak ini berpotensi menciptakan preseden yang berbahaya. Ketika sebuah negara mendefinisikan ulang konsep “keamanan” dengan menempatkan pasukan di teritori negara tetangga dan menetapkan zona larangan masuk, hal tersebut secara de facto dapat diartikan sebagai bentuk pendudukan.
Lebih lanjut, interpretasi yang terlalu luas terhadap klausul “hak membela diri” dalam perjanjian gencatan senjata membuka ruang bagi ambiguitas hukum di zona tersebut, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian.
Dampak Jangka Panjang dan Esensi Gencatan Senjata
Dari perspektif keamanan, strategi ini mungkin dianggap sebagai upaya preventif untuk memitigasi potensi serangan. Namun, studi mengenai kriminologi dan konflik menunjukkan bahwa tindakan yang mengabaikan kedaulatan negara lain justru seringkali memicu instabilitas dalam jangka panjang.
Penerapan “Garis Kuning” ini secara efektif melumpuhkan otoritas pemerintah Lebanon di wilayah selatan negaranya sendiri. Hal ini juga berpotensi menempatkan aktor non-negara, seperti Hezbollah, dalam posisi resistensi yang berkelanjutan, alih-alih mendorong integrasi atau stabilisasi.
Esensi dari sebuah gencatan senjata menjadi hilang ketika aktivitas militer masih terus berlangsung di dalam area yang seharusnya menjadi zona damai. Jika “Garis Kuning” ini menjadi norma baru, maka yang sedang terjadi bukanlah fase menuju perdamaian, melainkan pergeseran menuju pendudukan yang melembaga.
Pada akhirnya, perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat dibangun di atas garis-garis yang digambar oleh alat berat militer di tanah milik negara lain. Kedaulatan merupakan fondasi yang mutlak.
Jika gencatan senjata hanya berfungsi sebagai jeda operasional untuk memperkuat posisi tawar militer tanpa disertai penghormatan terhadap kedaulatan Lebanon, maka “Garis Kuning” ini pada dasarnya adalah perpanjangan dari konflik dengan label yang berbeda.
Masyarakat internasional perlu menuntut kejelasan mengenai status zona ini agar tidak menjadi “Gaza kedua” yang terisolasi dari tatanan hukum global.
