PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menjamin ketersediaan beras di wilayahnya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama satu tahun ke depan. Jaminan ini disampaikan di tengah kekhawatiran publik mengenai potensi lonjakan harga pangan pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Kepastian tersebut diperoleh setelah Gubernur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Bulog di Jalan Tjilik Riwut Km 3, Palangka Raya, pada Selasa (21/4/2026)..
“Untuk ketersediaan pangan kita, khususnya beras, akan aman saja selama setahun. Kami sidak ke Gudang Bulog ini untuk memastikan stok beras mencukupi,” ujar Agustiar usai pemantauan di lokasi.
Strategi Intervensi Pasar dan Pangan Murah
Agustiar menjelaskan bahwa Bulog memegang peranan penting dalam upaya pengendalian harga di pasar. Sebagai antisipasi terhadap pembengkakan biaya logistik akibat kenaikan BBM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng Bulog untuk menggalakkan program intervensi pasar.
Beberapa langkah konkret yang akan dijalankan meliputi:
- Pasar Penyeimbang: Menyediakan komoditas pangan dengan harga di bawah harga pasar untuk menstabilkan lonjakan harga.
- Gerakan Pangan Murah (GPM): Menjual berbagai jenis komoditas yang mengalami inflasi tinggi.
- Bantuan Pangan: Penyaluran beras dan bahan pokok dari Pemerintah Pusat, serta bantuan khusus dari Gubernur untuk masyarakat menengah ke bawah.
Agustiar juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi borong atau panic buying. “Silakan berbelanja sesuai porsinya, tidak perlu khawatir. Pemerintah hadir untuk membantu masyarakat,” tegasnya.
Penguatan Monitoring dan Sinergi Logistik
Senada dengan Gubernur, Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menekankan bahwa pengendalian inflasi daerah menjadi prioritas utama. Pemerintah Provinsi akan memperkuat monitoring harga di seluruh pasar tradisional maupun modern guna mendeteksi lonjakan harga sejak dini.
“Kami akan memperkuat monitoring harga, sidak pasar, serta intervensi apabila terjadi lonjakan. Perlindungan masyarakat juga diperkuat melalui bantuan sosial dan layanan pengaduan,” kata Linae.
Selain itu, Linae menyebut koordinasi dengan Pertamina terus diperketat untuk memastikan kelancaran distribusi BBM secara real-time. Pihaknya juga berkomitmen melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penimbunan bahan pokok maupun BBM yang dapat merugikan publik di tengah situasi gejolak ekonomi global saat ini.
