Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuannya terhadap desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penandatanganan ini merupakan momen krusial dalam upaya memperkuat IKN sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia.
Pembangunan kawasan yang akan menaungi lembaga legislatif dan yudikatif ini telah memasuki tahap kontrak sejak akhir tahun 2025. Desainnya kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026, mengikuti arahan Presiden untuk penyempurnaan konsep. Proses perancangan tersebut melibatkan studi banding ke sejumlah negara, termasuk Turkiye, India, dan Mesir, dengan tujuan menghadirkan kawasan yang tidak hanya representatif dan fungsional, tetapi juga mampu mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia.
Target Rampung 2027-2028
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa desain kawasan legislatif dan yudikatif ini dirancang dengan filosofi yang mencerminkan karakter kuat kelembagaan negara.
“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028,” ujar Basuki, mengutip pernyataannya pada Selasa (21/04/2026). Ia menambahkan, Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, mengingat kawasan ini akan menjadi tempat lahirnya keputusan-keputusan besar negara.
Penekanan pada aspek filosofi ini, lanjut Basuki, menjadi penting agar kawasan tersebut tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki makna simbolik yang mendalam bagi penyelenggaraan negara.
Dinilai Megah dan Kokoh
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, memberikan apresiasi terhadap desain kawasan legislatif yang disetujui Presiden. Ia menilai konsep yang ditawarkan tidak hanya megah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para penyelenggara negara.
“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa ke-Indonesia-an yang kokoh,” ungkap Muzani.
Ia juga mengapresiasi perkembangan pesat pembangunan IKN dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, IKN telah bertransformasi dari tahap perencanaan menjadi realisasi fisik yang kini dapat dirasakan secara langsung.
“Disini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati,” imbuhnya.
Pengesahan desain kawasan legislatif dan yudikatif ini menandai fase penting dalam pembangunan IKN, khususnya dalam menyiapkan ekosistem kelembagaan negara yang kokoh dan terintegrasi.
