JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, melontarkan kritik pedas terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menilai sang gubernur “lembek” dalam menangani maraknya aksi premanisme dan tawuran di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Justin Adrian menyatakan bahwa ketidakmampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengantisipasi dan merespons masalah premanisme bukanlah hal yang mengejutkan. “Sebenarnya, ketidakmampuan Pemprov DKI untuk mengantisipasi dan merespons masalah premanisme ini tidak mengherankan. Gubernur kita (Pramono) lembek. Masalah tawuran saja tidak bisa diselesaikan dan terus terjadi berulangkali. Apalagi, yang lebih terorganisir seperti premanisme,” ujar Justin dalam keterangan resminya, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, jika persoalan tawuran yang bersifat insidental saja tidak tertangani dengan baik, penanganan premanisme yang lebih kompleks akan semakin sulit dilakukan.
Justin Adrian juga mempertanyakan keberanian Pramono dalam mengambil langkah tegas untuk menekan kekerasan di Ibu Kota. Ia mengaku pernah mengusulkan pencabutan bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat tawuran, namun usulan tersebut dinilai tidak mendapat respons serius.
“Saya pernah mendorong agar Mas Gubernur berani mencabut bansos, satu kartu keluarga (KK) kalau anak-anaknya atau anggota-anggota keluarga lainnya terlibat tawuran. Tapi, itu saja Mas Gubernur terlihat enggan. Maka, masalah seperti ini tidak akan hilang tanpa adanya sikap yang tegas,” sambungnya.
Ia menegaskan, pendekatan persuasif saja tidak cukup untuk mengatasi kenakalan remaja maupun aksi kekerasan di jalanan. Justin Adrian menilai penindakan tegas menjadi salah satu cara agar ada efek jera.
“Kenakalan dan perilaku buruk tidak akan pernah hilang dengan nasihat atau himbauan yang lembut. Perlu ada konsekuensi dan penindakan yang tegas terhadapnya,” lanjutnya.
Kinerja Satpol PP dan Potensi Kerja Sama Ilegal
Selain mengkritik gubernur, Justin Adrian turut menyoroti kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilai lambat dalam merespons kejadian di lapangan. Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya praktik tidak sehat antara oknum petugas dengan pelaku premanisme.
“Di sisi lain, Satpol PP kita juga tidak bergerak dengan aktif. Seolah-olah, Satpol PP baru turun kalau sudah ada kejadian yang kemudian diviralkan oleh masyarakat. Ini menunjukkan ada suatu kepasifan yang salah,” katanya.
Justin Adrian mengingatkan, Pemprov DKI memiliki sumber daya manusia yang besar, mulai dari aparatur sipil negara (ASN) hingga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Selain itu, anggaran hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada 2026 juga mencapai Rp 315 miliar.
Dengan dukungan tersebut, ia menilai tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak bertindak tegas terhadap premanisme.
“Entah memang karena pasif, atau jangan-jangan sudah ada kerja sama dengan pelaku-pelaku pemalakan, pungli dan parkir liar. Semoga tidak ada, tapi melihat kejadian ini terus berulang, maka tidak salah kalau masyarakat juga punya dugaan seperti itu,” tuturnya.
Rangkaian Tawuran dan Aksi Premanisme di Tanah Abang
Kejadian tawuran antarkelompok pemuda di Petamburan, Tanah Abang, memang dilaporkan terjadi sejak Rabu (15/4/2026) hingga Jumat (17/4/2026) malam. Warga setempat, Ilham (32), menyebut bentrokan pada Jumat malam merupakan yang ketiga dan paling parah karena disertai pembakaran.
“Kan kejadian sudah tiga kali. Pertama itu jam 01.30 WIB hari Rabu dini hari. Terus yang kedua jam 20.30 WIB, Kamis (16/4/2026) malam,” ujar Ilham saat ditemui Kompas.com di lokasi, Sabtu (18/4/2026).
“Nah yang hari Jumatnya ini nih, habis Isya Jam 19.00 WIB,” lanjutnya.
Di sisi lain, aksi premanisme juga marak terjadi di wilayah tersebut. Seorang pedagang bakso menjadi korban pemalakan oleh pelaku berinisial DA (36) yang meminta setoran Rp300 ribu. Karena belum mampu membayar, pelaku kemudian merusak dagangan korban dengan memecahkan mangkuk.
Kasus serupa juga dialami seorang sopir bajaj yang videonya sempat viral di media sosial. Dalam video tersebut, sopir bajaj terlihat memberikan sesuatu dari dalam tas kepada seorang pria, yang kemudian diikuti permintaan dari pria lain. Penumpang dalam video tersebut sempat mempertanyakan praktik tersebut, dan sopir bajaj membenarkan bahwa itu adalah aksi pemalakan.
“Kalau di Tanah Abang memang kayak gitu ya, Bang? Dimintain apa tuh? Tapi ‘palak’ atau habis apa sih, Bang?” tanya penumpang.
“Ya, palak,” jawab sopir bajaj.
Sopir itu juga memperlihatkan kaca kendaraannya yang retak panjang, mengaku kerusakan tersebut terjadi akibat dipukul pelaku saat dirinya terlambat memberikan uang.
“Bukannya saya enggak berani melawan, tapi saya juga cari makan di situ,” ujarnya.
