JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim berhasil menekan angka kemiskinan di Ibu Kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan bahwa pada September 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 4,03 persen, mengalami penurunan 0,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Rano dalam rapat paripurna penyampaian pidato Gubernur DKI Jakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/4/2026).
“Pada periode September 2025, Tingkat Kemiskinan Jakarta tercatat sebesar 4,03 persen. Angka ini menurun 0,11 persen dibandingkan periode September 2024,” ujar Rano.
Menurut Rano, penurunan angka kemiskinan ini didorong oleh beberapa faktor. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dinilai tetap kuat, stabilitas harga terjaga, serta meningkatnya aktivitas ekonomi, khususnya di sektor padat karya.
“Hal ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, stabilitas harga yang terjaga, serta menguatnya aktivitas ekonomi di sektor padat karya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Rano.
Prioritas Pendidikan dan Perlindungan Sosial
Untuk terus menekan angka kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta memfokuskan program pada sektor pendidikan dan perlindungan sosial. Berbagai program bantuan telah disalurkan, meliputi Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Pekerja Jakarta, program pangan murah bersubsidi, hingga Jaminan Kesehatan Jakarta (Jamkesjak).
Rano menambahkan, program-program bantuan tersebut memiliki peran krusial dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan memperluas akses perlindungan sosial yang inklusif.
“Pemprov DKI Jakarta secara konsisten melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi, antara lain melalui KJP, KLJ, KPDJ, KAJ, Kartu Pekerja Jakarta, Pangan Murah Bersubsidi, serta Jaminan Kesehatan Jakarta (Jamkesjak), yang berperan menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi beban pengeluaran kelompok rentan,” katanya.
Angka Pengangguran Turun
Selain kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta juga mengklaim adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka. Pada Agustus 2025, angka pengangguran tercatat sebesar 6,05 persen. Angka ini turun 0,16 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada Agustus 2024.
Bersamaan dengan penurunan angka pengangguran, penyerapan tenaga kerja juga dilaporkan meningkat. Sebanyak 2.894 peserta berhasil terserap melalui berbagai kegiatan bursa kerja atau job fair yang diselenggarakan di tingkat provinsi, kota/kabupaten administrasi, satuan pendidikan, hingga job fair khusus bagi penyandang disabilitas.
“Meningkatnya penempatan tenaga kerja, dimana sebanyak 2.894 peserta terserap dari pelaksanaan job fair atau bursa kerja yang dilaksanakan di tingkat provinsi, kota/kabupaten administrasi, satuan pendidikan, serta jobfair khusus bagi penyandang disabilitas,” pungkas Rano.
