Laut Cilincing, Jakarta Utara, yang dulunya merupakan sumber penghidupan utama bagi para nelayan, kini dilaporkan semakin sempit akibat dua proyek besar: pembangunan tol di atas laut dan reklamasi dermaga. Para nelayan mengeluhkan akses melaut yang terhambat, jarak tempuh yang semakin jauh, serta penurunan drastis hasil tangkapan ikan. Di sisi lain, pengembang proyek membantah aktivitas mereka mengganggu nelayan dan mengklaim telah menyiapkan solusi jangka panjang.
Salah satu proyek reklamasi yang menjadi sorotan nelayan berlokasi di seberang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilincing. Dari lokasi ini, perairan Cilincing terlihat diapit oleh dua mega proyek. Proyek pertama adalah tol di atas laut bernama New Priok Eastern Acces (NPEA) yang digagas oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Proyek kedua adalah reklamasi untuk pembangunan dermaga yang dikerjakan oleh PT Karya Cipta Nusantara (KCN).
Meskipun demikian, para nelayan mengaku tidak terkejut dengan pembangunan NPEA karena proyek tersebut sudah berjalan sejak akhir tahun 2025 dan telah disosialisasikan. “Kalau itu (tol) memang kami sudah lihat dan dengar, bahkan sering diundang dinas. Kami sering komunikasi dengan konsultan lapangannya. Jadi kita sudah tahu beritanya,” ungkap Ketua Paguyuban Nelayan Kalibaru Cilincing Marunda (KCM) Kubil (60) saat ditemui Kompas.com di kawasan Marunda, Jakarta Utara, Jumat (17/4/2026).
Nelayan bahkan telah menyampaikan beberapa masukan kepada PT Pembangunan Perumahan (PP) selaku pemegang proyek NPEA demi keamanan dan kelancaran aktivitas mereka. Pertama, nelayan meminta agar area pinggir proyek yang dangkal dikeruk untuk menjaga akses mereka. Kedua, mereka meminta agar tiang-tiang tol yang sudah berdiri di perairan Cilincing diberi tanda peringatan agar tidak tertabrak.
Namun, terkait pembangunan reklamasi oleh PT KCN, para nelayan mengaku belum mendapatkan sosialisasi yang memadai. Terakhir kali, mereka diundang oleh PT KCN untuk sosialisasi mengenai beton laut yang sempat viral pada September 2025.
Aktivitas Terhambat, Omzet Menurun Drastis
Kubil menuturkan, keberadaan reklamasi yang berdekatan dengan proyek NPEA sangat menghambat aktivitas nelayan dalam mencari ikan. “Dampak itu kan jalan kami sekarang kalau pembangunan sudah jadi harus memutar jauh,” ujarnya.
Kondisi ini memaksa para nelayan mengeluarkan biaya bahan bakar lebih banyak. Jika sebelumnya hanya membutuhkan dua liter solar per hari, kini bisa mencapai empat hingga lima liter. Ironisnya, di tengah peningkatan biaya operasional, hasil tangkapan ikan justru merosot tajam.
Sebelum reklamasi, Kubil mengaku bisa mendapatkan 40 hingga 50 kilogram rajungan dalam dua jam, dengan penghasilan harian mencapai Rp 500.000 hingga Rp 1 juta. “Namun saat ini, untuk mencari uang Rp 100.000 saja, para nelayan mengaku sangat kesulitan,” keluhnya.
Nelayan Minta Perhatian Gubernur
Menyikapi kondisi laut Cilincing yang semakin terfragmentasi akibat pembangunan reklamasi, para nelayan mengaku telah berupaya mengirimkan surat kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk memohon bantuan. “Saya juga pernah bersurat langsung ke Gubernur, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Saya ingin mengobrol, istilahnya saya ini anak mengadu ke orangtua,” tutur Kubil.
Selama ini, Kubil mengatakan para nelayan belum pernah bertemu langsung dengan Pramono. Mereka berharap Gubernur dapat turun langsung ke Cilincing untuk melihat kondisi yang sebenarnya. “Pak Gubernur tolong turun lah melihat lokasinya. Jadi kalau sudah dilihat, sebagai orangtua beliau tahu harus bersikap seperti apa,” pintanya.
Nelayan lainnya, Zumani (56), turut mendesak agar Pramono dapat segera mengunjungi lokasi untuk memahami kondisi para nelayan. “Jadi ketemulah sama nelayan, apa sih permintaan nelayan,” ucap Zumani saat ditemui di Marunda, Jumat.
Selain menyuarakan keluh kesah, para nelayan juga berharap Pramono dapat merealisasikan pembangunan pelabuhan khusus. Dengan adanya fasilitas tersebut, mereka berharap perahu nelayan memiliki tempat bersandar yang lebih layak dan tidak mengganggu aktivitas proyek.
PT KCN Bantah Tak Lakukan Sosialisasi
PT KCN membantah tudingan bahwa pembangunan reklamasi untuk dermaga tersebut merupakan proyek baru yang dilakukan tanpa sosialisasi. Pihak KCN menyatakan, reklamasi di seberang TPI Cilincing merupakan bagian dari pembangunan dermaga yang dikenal sebagai beton laut dan sempat menjadi perbincangan publik pada September 2025.
“Tiga pier yang merupakan satu kesatuan, pier satu, dua dan tiga dengan pola pembangunannya sama dan luas seluruhnya sudah sesuai perizinannya, baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan sudah diverifikasi oleh Kejaksaan Agung RI,” ujar Humas PT KCN dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (16/4/2026).
Pembangunan dermaga tersebut diklaim telah sesuai dengan masterplan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Priok dan Marunda. Pihak KCN menegaskan bahwa proyek ini terintegrasi, tidak menyimpang, dan tidak masuk ke perairan nelayan, sehingga tidak menghalangi jalur aktivitas mereka.
Solusi Jangka Panjang Sedang Disiapkan
PT KCN juga mengklaim tengah menyiapkan solusi jangka panjang bagi nelayan yang terdampak pembangunan. Perusahaan tersebut mengaku pernah berjanji untuk membangun pelabuhan khusus nelayan, namun rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan.
“Kami berkomitmen untuk tetap memberikan solusi jangka panjang bagi para nelayan. Saat ini, rencana tersebut masih dalam proses pembahasan dan memerlukan persetujuan dari para pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya terkait konsep kerja sama yang akan diterapkan,” lanjut keterangan tersebut.
PT KCN menyatakan tidak ada kendala dalam rencana pembangunan pelabuhan nelayan dan prosesnya akan dilakukan secara paralel. Mereka meminta nelayan untuk bersabar.
Perekonomian Nelayan Terancam
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menilai pembangunan di perairan Cilincing berpotensi menggerus perekonomian nelayan dalam jangka panjang. “Kalau dilihat dari aspek jangka panjang, baik itu ekonomi, sosial, kemudian lingkungan, ini sudah pasti kawan-kawan akan habis-habisan,” ucap Susan saat dihubungi Kompas.com, Jumat.
Ia berpendapat, terlepas dari upaya sosialisasi, pembangunan akan selalu berdampak signifikan terhadap perekonomian nelayan. Dengan semakin berkurangnya area tangkap, omzet nelayan diprediksi akan terus menurun drastis. Keberadaan NPEA dan reklamasi disebut sebagai ancaman ganda bagi para nelayan di masa depan.
Dampak Reklamasi Meluas
Susan juga menyoroti dampak reklamasi yang dilakukan PT KCN. “Reklamasi itu mau bagaimanapun mereka mau menaruh apa namanya label yang keberlanjutan, partisipatif, atau apapun itu, reklamasi itu tetap merampok,” tegas Susan.
Ia menjelaskan, kerusakan akibat reklamasi tidak hanya terjadi di lokasi pembangunan, tetapi juga di area penambangan pasir atau tanah. Jika pengerukan pasir terus dilakukan, tangkapan nelayan akan semakin berkurang, bahkan spesies tertentu di laut terancam punah. Kehilangan mata pencaharian ini dikhawatirkan akan menjebak nelayan dalam kemiskinan.
KIARA mengkhawatirkan nelayan yang kehilangan pekerjaan justru beralih menjadi pelaku kejahatan demi bertahan hidup. Susan menambahkan, di tengah daya tampung Jakarta yang semakin terbatas akibat kepadatan penduduk, kondisi laut yang juga semakin padat pembangunan menjadi situasi yang memprihatinkan dan perlu segera diperbaiki.
“Kalau pemerintahnya tidak cepat berbenah memperbaiki tata ruang, kemudian mengembalikan hak konstitusional kawan-kawan di pesisir sesuai dengan putusan Mahkaman Konstitusi (MK) Nomor 3 Tahun 2010. Ke depan kita akan merasakan kiamat,” jelasnya.
Kiamat yang dimaksud adalah ancaman banjir rob yang akan terus melanda pesisir Jakarta, meskipun berbagai upaya perbaikan dan pencegahan telah dilakukan.
