TOMOHON, (manadotoday.co.id)—Sejumlah Tokoh Masyarakat (Tokmas) Kota Tomohon meminta agar pers menyajikan berita yang benar dan kritik membangun, bukan malah memberikan pemberitana yang mengada-ada.
Josis Ngantung, salah tokoh masyarakat Kota Bunga Tomohon memberikan contoh pemberitaan soal Sekretaris Kota Tomohon Ir Harold V Lolowang MSc yang segera ‘dieksekusi’ oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon pada kasus Pengadaan Komputer dan Aplikasi PBB Online saat ia menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tomohon.
Menurutnya, pemberitaan ini jelas-jelas keliru, karena menjadi tersangka saja, Lolowang belum. ‘’Ini kan aneh, belum dinyatakan sebagai tersangka, namun sudah akan dieksekusi. Tahu soal hukum atau tidak oknum wartawan yang membuat berita ini. Ini jelas-jelas pencemaran nama baik,’’ tegas Ngantung.
Ngantung sendiri selama ini terkenal sangat vocal dalam menyuarakan masalah yang dinilainya menyimpang di pemerintahan. Hanya saja menurutnya, untuk masalah ini ia mengaku tak setuju dengan pemberitaan oleh pers.
‘’Saya minta kepada pers agar membuat berita yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan malah membuat gaduh dan mengganggu stabilitas. Kalau memang benar yang diberitakan tak masalah. Tapi jika seperti ini, saya sangat tidak setuju,’’ tegasnya seraya menambahkan untuk kasus pengadaan computer dan Aplikasi PBB Online sudah ada yang menjalalani hukuman.
Di sisi lain, Ngantung meminta agar pers kritis dalam pemberitaan soal pembangunan. Karena, kritikan atau pengawasan pers sangat dibutuhkan dalam pembangunan.
‘’Asalkan, kritik yang membangun dan pemberitaan tidak mengada-ada,’’ tukasnya.
Hal senada diungkapkan Stenly K Pinontoan dan Morgen J Mangundap. Keduanya meminta agar suasana kondusif dalam pembangunan tetap dijaga.
‘’Sebagai pilar keempat, pers hendaknya menjadi pengawal dalam menyampaikan informasi dan menjalankan fungsi pengawasan dengan benar, bukan hanya karena kepentingan. Pers dangat dibutuhkan. Namun, berita yang disajikan harus benar-benar berkualitas, bukan asalan, apalagi hanya karena tidak diakomodasi kepentingan oknum wartawan lalu membuat berita yang tidak jelas,’’ tukas keduanya. (ark)
