Pemerintah Thailand tengah menyiapkan langkah-langkah fiskal darurat, termasuk potensi menerbitkan dekrit darurat untuk memobilisasi dana hingga ratusan miliar baht. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ancaman stagflasi dan krisis energi yang dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global, konflik internasional, serta dampak fenomena Super El Nino.
Deputi Perdana Menteri Thailand Pakorn Nilprapunt menyatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan penerbitan Emergency Decree. Kebijakan ini memungkinkan penarikan pinjaman hingga 500 miliar baht, atau setara dengan Rp 267,5 triliun dengan asumsi kurs Rp 535 per baht. Pakorn menjelaskan bahwa meskipun jumlah pinjaman aktual mungkin tidak mencapai plafon tersebut, perluasan ruang pembiayaan sesuai undang-undang adalah prinsip pengelolaan utang publik yang krusial dalam situasi darurat.
Urgensi kebijakan ini juga didorong oleh terbatasnya kas negara, yang mengharuskan pemerintah menyiapkan ruang fiskal tambahan untuk merespons potensi krisis ekonomi yang dipicu ketidakpastian global, konflik internasional, serta risiko gangguan produksi pertanian akibat cuaca ekstrem.
Ruang Fiskal Menyempit, Batas Utang Mendekati Maksimum
Kondisi fiskal Thailand saat ini menghadapi keterbatasan signifikan. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) telah mencapai sekitar 66 persen, mendekati batas atas yang ditetapkan sebesar 70 persen. Hal ini membuat setiap rencana penarikan utang tambahan memerlukan penyesuaian batas atas utang yang ada.
Pakorn menyebutkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menaikkan plafon utang guna membuka ruang pembiayaan baru. Selain opsi pinjaman, pemerintah juga mengkaji skema tambahan berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) transfer anggaran. RUU ini bertujuan untuk mengalihkan dana dari proyek-proyek yang belum terserap, sebagai upaya menyediakan likuiditas tanpa sepenuhnya bergantung pada utang baru.
Opsi Kenaikan Batas Utang Hingga Rp 535 Triliun
Sumber dari Government House mengungkapkan bahwa pemerintah bahkan tengah mengkaji kenaikan batas utang publik dari 70 persen menjadi 75 persen terhadap PDB. Kenaikan ini berpotensi membuka ruang tambahan pembiayaan hampir 1 triliun baht, atau setara dengan Rp 535 triliun. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penerbitan dekrit darurat untuk menghimpun dana ratusan miliar baht, dengan skema serupa yang pernah diterapkan saat pandemi COVID-19.
Langkah-langkah ini merupakan bagian dari penyesuaian besar terhadap Anggaran 2026 yang diminta langsung oleh Perdana Menteri. Tujuannya adalah untuk memperkuat “amunisi fiskal” dalam menghadapi tekanan ekonomi global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah terhadap harga energi dan stabilitas keuangan negara.
Tekanan Energi dan Biaya Hidup Jadi Pemicu Utama
Pemerintah Thailand mengidentifikasi konflik di Timur Tengah sebagai faktor utama yang mendorong kenaikan harga energi global dan secara langsung berdampak pada biaya hidup masyarakat. Dana yang dihimpun dari kebijakan fiskal tersebut direncanakan untuk mendukung berbagai program, termasuk subsidi energi, bantuan biaya hidup, serta kelanjutan program kesejahteraan seperti kartu bantuan sosial dan subsidi konsumsi masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan dana cadangan anggaran sekitar 50 miliar baht (Rp 26,75 triliun) untuk meredam dampak jangka pendek dari gejolak ekonomi. Namun, kapasitas fiskal saat ini dinilai terbatas, dengan anggaran kontinjensi pemerintah hanya sekitar 25 miliar baht (Rp 13,4 triliun) dan ruang pembiayaan tersisa diperkirakan sedikit di atas 700 miliar baht (Rp 374,5 triliun).
Risiko Stagflasi Mulai Muncul
Seiring kenaikan harga energi dan tekanan biaya hidup, pemerintah Thailand mulai mengantisipasi risiko stagflasi, yaitu kondisi perlambatan ekonomi yang disertai inflasi tinggi. Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas memperingatkan bahwa konflik global berpotensi mengubah struktur ekonomi dunia, khususnya di sektor energi. Ia juga menyoroti bahwa era harga minyak murah kemungkinan tidak akan kembali dalam satu hingga dua tahun ke depan, mengingat kerusakan infrastruktur energi akibat konflik di Timur Tengah.
Ekniti menekankan pentingnya langkah preventif agar kondisi tersebut tidak berkembang menjadi krisis ekonomi yang lebih besar, termasuk risiko yang menyerupai krisis finansial Asia 1997.
Tekanan terhadap Daya Beli Masyarakat
Data terbaru menunjukkan penurunan kepercayaan konsumen di Thailand, yang mencapai titik terendah dalam enam bulan terakhir pada Maret 2026. Penurunan ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap konflik global, kenaikan harga minyak, serta meningkatnya biaya hidup yang membebani rumah tangga. Kondisi ini mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam berbelanja, yang menjadi indikator melemahnya daya beli.
Pemerintah menilai situasi ini perlu direspons melalui kebijakan fiskal yang mampu menahan tekanan biaya hidup sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Dana Energi dan Tekanan pada Oil Fuel Fund
Selain rencana pinjaman besar, pemerintah juga membahas kemungkinan memberikan jaminan utang sebesar 150 miliar baht (Rp 80,25 triliun) untuk Oil Fuel Fund. Pakorn menjelaskan bahwa dana tersebut pada awalnya dirancang sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek dengan likuiditas terbatas, sekitar 20 miliar hingga 40 miliar baht (Rp 10,7 triliun hingga Rp 21,4 triliun). Namun, dalam praktiknya, dana tersebut digunakan untuk subsidi harga energi dalam jangka panjang, sehingga utangnya kini telah melampaui 100 miliar baht (Rp 53,5 triliun).
Pakorn menambahkan bahwa kebutuhan tambahan likuiditas akan terus dievaluasi sesuai kondisi ekonomi dan perkembangan harga energi global.
Pemerintah Siapkan Kombinasi Kebijakan Jangka Pendek dan Panjang
Dalam menghadapi tekanan yang meningkat, pemerintah Thailand tidak hanya fokus pada kebijakan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan langkah restrukturisasi ekonomi. Program seperti “Thai Helps Thai Plus” dirancang untuk mendukung daya beli masyarakat, menjaga stabilitas harga energi, serta membantu kelompok rentan menghadapi kenaikan biaya hidup.
Pada saat yang sama, pemerintah juga menilai perlunya perbaikan struktural ekonomi untuk mengatasi pertumbuhan yang dinilai masih di bawah potensi. Upaya ini mencakup penyesuaian kebijakan fiskal, penguatan disiplin anggaran, serta peningkatan efektivitas penggunaan dana publik.
Pejabat pemerintah menegaskan bahwa setiap langkah, termasuk kemungkinan kenaikan batas utang, akan disertai penjelasan transparan kepada publik serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal.
