MANADO, (manadotoday.co.id) – Sepuluh Ribu Rumah Murah yang menjadi salah satu program andalan Julyeta Paulina Amelia Runtuwene (JPAR) dan Harley Mangindaan (AiM) untuk masyarakat Kota Manado kerap kali mendapat bullyan dari pendukung lawan politik.
Dari pantauan di media sosial, setiap kali program 10 ribu rumah ini disosialisasikan, selalu diserbu oleh komentar skeptis dari para netizen. Namun, tidak sedikit juga netizen yang mendukung program pro rakyat tersebut.
Dalam debat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado pun, program rumah tanpa bank tersebut juga kerap kali dipertanyakan oleh paslon lain. Mulai dari lokasi, skema pembayaran sampai anggaran yang diperlukan.
Ternyata, hal serupa juga dirasakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dalam pencalonannya waktu lalu menjanjikan Program Sejuta Rumah (PSR). Senasip dengan JPAR-AiM, Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin juga diserang berbagai komentar menohok dari para pendukung lawan politik.
Namun, di tengah cibiran, Jokowi-Ma’ruf lewat kerja nyata didukung oleh masyarakat Indonesia membuktikan Program Sejuta Rumah bukan hanya omong belaka. Dari data yang dihimpun, realisasi PSR per Agustus 2020 telah mencapai 264.457 unit yang 70 persennya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap optimis program sejuta rumah (PSR) dapat tercapai meski di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Sementara JPAR dalam debat yang digelar, Selasa (18/11/2020), kembali menjelaskan soal Program 10 Ribu Rumah Murah. Menurut JPAR, 10 ribu rumah layak huni tersebut diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, tanpa cicil dan bunga bank. Program tersebut sudah dikaji matang bersama pasangan Calon Wakil Wali Kota Harley Mangindaan.
“Ini menjadi program unggulan PAHAM, karena melihat angka kemiskinan di Kota Manado 5,51% walaupun untuk Sulawesi Utara (Sulut) itu paling rendah,” jelasnya.
Menurut paslon yang diusung partai NasDem, Perindo dan PSI ini, rumah tipe 27 ini akan dibangun secara bertahap karena dibutuhkan lahan kurang lebih 100 hektar. Lahannya disediakan Pemkot Manado lewat dana APBD karena merupakan program pemerintah daerah.
“Dari data ada sekitar 3.750 hektar lahan yang belum dimanfaatkan, seperti di Kecamatan Mapanget dan Bunaken sekitar 32 ribu hektar,” kata dia.
Ia menyebut, program itu akan dimasukan dalam tata ruang wilayah serta akan disusun regulasinya. Biaya pembangunan juga bersumber dari APBD.
“Pembangunannya dilakukan bertahap dan tersebar di beberapa kecamatan. Program ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang bisa menjadi hak milik masyarakat,” tukas istri tercinta Wali Kota Manado G.S Vicky Lumentut ini.(ryan/*)
