MANADOTODAY.CO.ID – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap pelaksanaan pengembangan Pelabuhan Anggrek menjadi pelabuhan logistik dapat berjalan sesuai target, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan konektivitas logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo serta kawasan sekitarnya, tapi juga memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian dan daya saing Indonesia, terutama untuk Kawasan Timur.
“Saya harapkan, PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT) sebagai mitra kerja sama pemerintah dapat menjaga komitmen dan itikad baiknya sehingga keberadaan Pelabuhan Anggrek yang lebih modern mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian dan daya saing Indonesia,” kata Budi Karya dalam sambutannya RI pada acara peresmian serah terima pengelolaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Anggrek, dari Kementerian Perhubungan kepada PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT) di Pelabuhan Anggrek, Gorontalo, Selasa (28/9/2021) siang.
Acara yang digelar secara hybrid tersebut juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Wakil Ketua DPR-RI Korinbang, Rachmat Gobel, sejumlah pejabat di lingkungan Kemenhub, Kemen-PUPR dan jajaran Pemprov dan Pemkab di Gorontalo.
Menhub menegaskan, pengembangan Pelabuhan Anggrek merupakan proyek yang diinisiasi penuh Kementerian Perhubungan yang pelaksanaannya melalui skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sehingga pembiayaan berasal dari luar APBN. Oleh karena itu, Menteri Budi sangat mengapresiasi PT. AGIT, karena meski dalam kondisi pandemi Covid-19 tetap mampu dengan cepat merealisasikan dan mengoperasikan proyek tersebut, sehingga menjadi tercepat dibandingkan proyek KPBU Kemenhub yang lain.
Lanjutnya mengatakan, secara potensi, pelabuhan ini sangat strategis dan memiliki konektivitas dengan negara timur jauh seperti Jepang, Korea, China, dan Hongkong sehingga memiliki potensi untuk terus dikembangkan tidak hanya pelabuhan saja, tetapi juga untuk kepentingan kawasan sekitar (hinterland). Untuk itu, Kementerian Perhubungan, bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan akan tetap berkomitmen dalam mendukung pembangunan sampai pengelolaannya.
“Saya minta agar pihak AGIT sebagai pengelola dapat bersinergi secara nasional dan internasional, terutama dengan Pemerintah Daerah, karena pekerjaan kepelabuhan tidak bisa dikerjakan sendiri, namun dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak,” kata Budi.
Senada dengan Menhub, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang juga merupakan anggota legislatif dari daerah pemilihan Gorontalo mengatakan, sinergi menjadi kata kunci agar tujuan pengembangan pelabuhan Anggrek bisa tercapai secara optimal.
“Indikator sukses atau tidaknya pengembangan Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara ini tentu tidak sebatas pada pembangunan fasilitasnya yang modern, tapi seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Gorontalo dan sekitarnya. Pengembangan pelabuhan Anggrek harus menjadi milestone dalam mewujudkan visi pembangunan Gorontalo dari 5 provinsi termiskin mejadi 5 provinsi termakmur di Indonesia dalam 30 tahun mendatang, dan menjadi salah satu lumbung pangan nasional,” kata Rachmat.
Meski mempunyai potensi besar di sektor agribisnis seperti jagung, coklat, kelapa dan perikanan laut, pembangunan di Provinsi Gorontalo selama ini relatif tertinggal karena lemahnya dukungan infrastruktur. Dengan kehadiran proyek pengembangan Pelabuhan Anggrek, salah satu masalah pembangunan wilayah ini telah mendapatkan jalan keluar.
Sebagai wakil rakyat dari Gorontalo, bersama sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat telah menyusun roadmap pembangunan daerah agar bisa keluar dari posisi 5 besar daerah termiskin secara nasional yang disebut Visi Pembangunan Gorontalo 2051. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong percepatan infrastruktur, diantaranya percepatan pengembangan Pelabuhan Anggrek.
Pelabuhan ini sudah diwacanakan sejak 2006 lalu, namun selalu tertunda-tunda. Studi pendahuluan dilakukan pada 2017 dan barulah pada 2019 proyek ini mendapat titik terang, dengan keluarnya SK Menteri Perhubungan No.263 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo, yang saat ini sedang ditinjau kembali dalam mendukung upaya percepatan pembangunan Provinsi Gorontalo.
“Alhamdulillah, kita bersyukur kini sudah terwujud. Mewakili masyarakat Gorontalo saya berterima kasih kepada pemerintah pusat. Pengembangan Pelabuhan Anggrek sudah sangat lama menjadi dambaan masyarakat karena kapasitas yang ada selama ini sudah tidak mendukung sehingga arus barang ke daerah ini menjadi tidak lancar sehingga membuat inflasi relatif tinggi dan membebani perekonomian dan daya saing Gorontalo,” kata Rachmat.
“Proyek ini akan memperkuat ekosistem pembangunan ekonomi bagi masyarakat Gorontalo. Tinggal bagaimana, semua stake holder mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat akademisi bersinergi untuk terus mengembangkan ekosistem perekonomian Gorontalo sehingga bisa menjadi tujuan investasi yang menguntungkan. Tanpa diikuti upaya keras untuk menarik dan mempromosikan investasi, sulit untuk mengharapkan kondisi perekonomian masyarakat yang ada di Gorontalo bisa keluar dari posisi 5 termiskin,” tambahnya.
Melalui proyek ini, pelabuhan Anggrek nantinya dapat disinggahi kapal peti kemas dengan kapasitas 30.000 DWT (dead wight ton) dan kapal general cargo dengan kapasitas 10.000 DWT. Selain terminal bongkar muat barang dann peti kemas, pelabuhan ini juga akan dilengkapi berbagai fasilitas lain seperti peti kemas berpendingin (reefer container).
Penuh Terobosan
Proyek yang tercepat beroperasi di antara proyek-proyek KPBU Kementerian Perhubungan lain yang diprakasai pemerintah (pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare, pengembangan Bandara Labuhan Bajo, pembangunan Pelabuhan Patimban). Proyek ini diumumkan pemenangnya baru pada tanggal 18 Juni 2021, penandatanganan perjanjian KPBU pada tanggal 30 Juli 2021, dan tanggal 28 September 2021 telah efektif beroperasi.
“Kita apresiasi dengan terobosan yang dilakukan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang membuat proyek ini bisa cepat beroperasi. Disamping itu pengembangan pelabuhan Anggrek ini juga diakui penuh dengan inovasi,” ungkap pengamat dan praktisi KPBU Syaiful.
Diantaranya, menurut Syaiful, pengembangan Anggrek ini merupakan proyek pelabuhan pertama yang perencanaannya menggunakan sistem Building Information Modelling System (BIM), yaitu suatu sistem atau teknologi di bidang AEC (Arsitektur, Engineering dan Construction) yang mampu mensimulasikan seluruh informasi di dalam proyek pembangunan ke dalam model 3 dimensi.
Kemudian, perencanakan pengembangan proyek ini teritegrasi dengan pengembangan wilayah hinterland sebagai kawasan industri yang bersinergi dengan pengembangan kawasan Ekonomi Terpadu (Kapet) Gorontalo-Paguyaman-Anggrek-Kwandang (Gopandang), dalam upaya meningkatkan demand pelabuhan Anggrek dan memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
Hal yang juga menarik, keberanian AGIT sebagai investor untuk menginvestasikan dana mereka, karena sesungguhnya risikonya cukup tinggi karena Gorontalo termasuk wilayah Terluar, Tertinggal, Terdepan (3T).
“Semangat investor tergolong luar biasa, karena kalau sisi komersial proyek ini sebetulnya tidak begitu menarik. Tapi ada tantangan lain yang mungkin mereka lihat yaitu pengembangan wilayah dan ini bisa menjadi menarik dan memberi prospek yang luar biasa dalam jangka panjang, termasuk mendukung tol laut yang menjadi visi Presiden Jokowi,” kata Syaiful.
Dan hal menarik lainnya adalah investor juga telah mengadopsi konsep green port yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan sustainable development goals (SDGs).
“Ini menunjukan, investor telah memikirkan kebutuhan pembangunan berkelanjutan,” ujar Syaiful.
Sementara itu, Direktur Utama AGIT Hiramsyah Sambudhy Thaib mengatakan, investasi pembangunan Pelabuhan Anggrek yang diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar Rp 1,4 triliun yang direalisasikan secara bertahap. Pembangunan tahap pertama akan dimulai pada 2022/2023, meliputi pembangunan dermaga, lapangan peti kemas (container), kargo dan fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan pengembangan tahap kedua direncanakan pada tahun 2031/2032.
Bagi AGIT, kata Hiramsyah, proyek ini merupakan tantangan tersendiri. Dengan skema KPBU, pengembalian dana invetasi yang dikeluarkan tidak hanya tergantung pada efisiensi pengelolaan pelabuhan, tapi juga akan sangat ditentukan bagaimana meningkatkan perekonomian dan arus barang dari dan ke Gorontalo.
“Tantangan kami tidak sebatas mengelola pelabuhan saja, tapi bagaimana membuat pengembangan pelabuhan ini menjadi lokomotif, untuk memperkuat ekosistem perekonomian Gorontalo menjadi distinasi investasi yang menarik. Menjadi bagian ekosistem dan sinergi pembangunan Gorontalo, menjadi salah satu visi dan misi AGIT,” tukasnya.(***)
