MANADO, (manadotoday.co.id)—Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Ir Stefanus BAN Liow MAP (SBANL) mengatakan, masyarakat di sekitar konservasi Sumber Daya Alam (SDA) hayati perlu diberdayakan.
Ini dikarenakan pengelolaan dan perlindungan atas sumber daya alam hayati dan ekosistimnya di Indonesia sering terbentur dengan keterbatasan atau belum optimalnya pendanaan. \
Akibatnya, banyak fenomena di daerah tempat-tempat konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistimnya tidak terawat dengan baik.
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat di sekitar konservasi SDA dapat dilakukan melalui penyuluhan, peningkatan usaha ekonomi produktif dan kegiatan positif lainnya.
Hal itu dikatakan Stefa—sapaan akrabnya Senator SBANL dalam pertemuan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), BKSDA Sulut, Balai Penegakan Hukum LHK Sulawesi, Balai Taman Nasional Bunaken, Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Bolmong, Forum Komunikasi Pencinta Alam dan Perguruan Tinggi Senin (27/9/2021) di Kantor DPD-RI Perwakilan Sulut Tikala Manado terkait Pengawasan Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya.
Dikatakannya, pemberdayaan masyarakat atau kelompok masyarakat menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, karena disadari banyak satwa yang masuk kategori dilindungi hampir punah dan terancam akibat kerusakan habitat dan dieksploitasi tanpa diperhitungkan kelestariannya.
‘’Pendanaan memang sering menjadi kendala dalam pengelolaan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya di Indonesia,’’ kata Anggota DPD-RI daerah pemilihan Sulut ini.
Banyak masukan sekitar permasalahan, tantangan, usulan dan program serta kegiatan dala pertemuan yang berlangsung kurang lebih tiga jam.
Hadir pada pertemuan tersebut, Franky Watulingas dari Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, Kepala BKSDA Sulut Askhari, Supriyanto, Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Nicolas dari Balai Taman Nasional Bunaken, William Tengker dari Balai Penegakan Hukum LHK Sulawesi, Akademisi Unsrat Manado Caroline Dea Tasirin dan Sekretaris Umum Forum Komunikasi Pencinta Alam (FKPA) Sulut Alexander Daud. (ark)
