TOMOHON, (manadotoday.co.id)—Menghadapi resesi yang diprediksi melanda dunia termasuk Indonesia di tahun 2023 mendatang, dalam Rapat Paripurna DPRD Tomohon tentang Pemandangan Umum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tomohon tahun 2023 Kamis (3/11/2022), Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon memberikan 10 catatan penting.
Di antara 10 catatan penting yang dibacakan Christo Bless Eman SE, antaranya penganggaran untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penganggaran cukup untuk cadangan pangan dan kontribusi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 mendatang.
Golkar berpendapat, dengan mengacu pada tema rencana kerja daerah tahun 2023 yakni ‘’Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, Kualitas SDM serta pemulihan Ekonomi, sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun anggaran 2023 meliputi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selanjutnya penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job melalui penyediaan lapangan usaha, mendorong pemulihan dunia usaha, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.
Sasaran dan target lainnya kata Eman saat membaca pemandangan umum Fraksi Partai Golkar dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD Tomohon tahun 2023 adalah gerormsi birokrasi, revitalisais industry dan penguatan riset terapan, pembagunan ramah ekonomi hijau.
‘’Hal ini perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah agar dapat terwujudnya sinkronisasi perencanaan program kerja tahunan,’’ kata Eman.
Catatan Fraksi Partai Golkar lainnya adalah program subsidi rumah yang terhenti di tahun 2022, implementasi Peraturan Daerah Pengabuan dengan memilih satu lokasi yang nantinya menjadi pilot project menjadikan Kota Tomohon sebagai kota kecil yang indah.
Catatan lainnya adalah perlu diberi perhatian untuk pendanaan perencanaan pembangunan, terutama turunan perencanaan penataan ruang daerah. Menjadi hal yang baik untuk mulai merencanakan area baru sebabgai pilot project fungsi hunian dan bisnis di kawasan baru yang terencana menjadi ‘’Central Busines District’’.
Catatan berikutnya , urusan wajib dalam pembangunan yakni pendidikan, kerehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat menjadi keharusan. Untuk kebudayaan harus diberi perhatian penting tentang cagar budaya da nasal usul budaya orang Tomohon. Untuk bidang pekerjaan umum terkait penanggulangan masalah sampah.
Catatan berikutnya tentang pariwisata yang akan jadi primadona Kota Tomohon. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus dengan perencanaan yang matangdiikuti dengan menyiapkan ruang public yang potensial untuk menunjamg pariwisata.
Fraksi Partai Golkar juga memberi catatan tentang pertanahan yang menjadi urusan sangat penting. Program konsolidasi tanah adalah hal yang sangat baik diberlakukan untuk menjawab kebutuhan tanah untuk pelayanan public yang diselaraskan denganb kepemilikan lahan masyarakat menjadi persil yang tertata dengan status kepemilikan yang jelas. Program tersebut harus dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pertanahan.
Catatan terakhir adalah urusan pertanian dala mencapai swasembada pangan dan untuk mengantisipasi krisis global, pemerintah harus memberikan perhatian ekstra di bidang pertanian dengan memberikan dana yang cukup.
Dana tersebut untuk mendorong masyarakat petani memanfaatkan kahan yang ada, mencetak persawahan baru serta memberikan perhatian kepada petani bunga agar ekspor bunga krisan bisa terealisasi.
‘’Sebagai fungsi pengawasan menjadi dasar dalam pengelolaan APBD, agar APBD berkualitas dala penyelenggaraannya, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ kata Christo Bless Eman SE saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar. (ark)
