JAKARTA, (manadotoday.co.id) – Mantan Sekda Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Siswa Rahmat Mokodongan, akhirnya dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Insfrastruktur Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Senin (27/02/2017).
Mokodongan ketika dihubungi, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dari Pemerintah Pusat, khususnya kepada Mendagri Tjahjo Kumolo dan kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey serta Wagub Steven Kandouw.
“Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan ini. Dan saya berterima kasih kepada Pemerintah Pusat dan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut OD-SK, atas kepercayaan ini. Yang pasti, saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab ini sebaik-baiknya,” ujar Mokodongan.
Lanjutnya, sebagai pejabat yang berasal dari Sulut yang juga adalah salah satu daerah provinsi perbatasan, dirinya akan terus dan selalu memperjuangkan kepentingan daerah asalnya ini, dalam hal pembangunan di wilayah perbatasan.
“Tentu dan harus. Sebagai orang dari daerah perbatasan paling utara di Indonesia, ketika diberikan kesempatan memegang jabatan di lingkup BNPP, saya merasa diberi kesempatan dan peluang untuk terus membangun Sulut dari lingkup pemerintah pusat. Saya merasa sangat senang masih bisa berbuat yang terbaik, dan berjuang untuk pembangunan dan kemajuan Sulut menjadi lebih hebat lagi. Tentunya tanpa mengesampingkan tanggung jawab saya sebagai pejabat di pemerintah pusat untuk skala nasional,” terang Mokodongan.
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, ketika ditemui wartawan di kantor gubernur, menyatakan, janjinya kepada SRM dan kepada masyarakat Sulut, terkait akan memperjuangkan SRM untuk menjadi pejabat esalon 1A di Pemerintah Pusat, telah tuntas.
“Kira kwa Gubernur pang badusta,” tukas Olly, sembari bercanda bersama wartawan.
Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw. Melalui pesan WhatsApp (WA) di grup bersama Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS), Kandouw mengatakan hal itu memang dibuktikan Gubernur Olly Dondokambey.
“Sebagai Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. OD tuntaskan janji!,” tulis Kandouw.
Melalui laman resmi Kemendagri, pelantikan di struktur Kemendagri dan BNPP, Mendagri Tjahjo Kumolo juga melantik Eko Subowo sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil) Kemendagri dan Hadi Prabowo selaku Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.
Eko Subowo dan Hadi Prabowo dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/TPA Tahun 2017 dan Nomor 30/TPA Tahun 2017.
Mendagri juga menunjuk sebanyak tujuh Pelaksana Tugas (Plt) lingkup Kemendagri berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 807.1-10064 Tahun 2016. Adapun Plt tersebut yakni, Widodo Sigit Pudjianto SH MH sebagai Plt Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Drs Nugroho sebagai Plt Sekretaris Inspektorat Jenderal, Didi Sudiana SE MM selaku Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, DR Ir David Yama MSc MA selaku Plt Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Astari Rizal SE MSi selaku Plt Inspektur III pada Inspektorat Jenderal, Ucok Abdulrauf Damenta SSos Mag.Rer selaku Plt Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Arsan Latif MSi selaku Plt Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Disamping itu, untuk lingkup BNPP Mendagri juga melantik Drs. Robert Simbolon, MPA sebagai Plt Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara serta Ir Siswa Rachmat Mokodongan sebagai Plt Deputi Bidang Pengelolaan Insfrastruktur Kawasan Perbatasan. (ton/humaskemendagri)
