MANADO, (manadotoday.co.id) – Sejumlah anggota DPRD Manado yang tergabung dalam panitia khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota mempertanyakan soal pokok pikiran atau aspirasi yang diserap dari masyarakat berpotensi lambat atau bahkan tidak direalisasikan oleh pemerintah.
Keluhan tersebut disampaikan para anggota pansus saat membedah LKPJ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) di Ruang Paripuran DPRD Manado, Selasa (12/4/2022).
Anggota Pansus Frederik Tangkau menjelaskan, dirinya telah sedikit mempelajari terkait penginputan pokok-pokok pikiran anggota DPRD ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Ia menilai, lewat sistim SIPD, aspirasi masyarakat yang diserap di reses berpotensi lama terealiasi.
“Saya sudah coba input, ternyata hasil reses kita contoh di tahun 2021 nanti diinput tahun 2022, sementara realisasinya nanti tahun 2023. Nah, jika masa jabatan kita 5 tahun maka hasil reses nanti terealisasi di tahun ketiga. Saya harap ada kebijakan lain dari Bapelitbang terkait pokok pokiran ini,”kata Tangkau.
Benny Parasan bahkan mengaku jika usulan yang dia sampaikan berdasarkan aspirasi masyarakat tidak pernah terealisasi.
“Ini penting, karena memang dari tahun ke tahun apa yang saya usulkan tidak pernah ada walaupun sudah dimasukkan sesuai standar perencanaan pemerintah kota lewat Bapelitbang,”keluh Parasan.
Sedangkan Royke Anter menyebut usulan dari anggota DPRD haruslah menjadi prioritas.
“Karena sesuai tupoksi DPRD itu yang mengetuk (mensahkan) anggaran (APBD),”tegas Anter.
“Saya saja tujuh tahun setengah duduk di dewan, cuma 1 lampu jalan dipasang. Itupun lampu bekas,” sambung Lily Walanda.
Di lain pihak, Kepala Bapelitbang Liny Tambajong menyebut, pihaknya pada tahap rancangan akhir RKPD akan menyandingkan usulan Musrembang dan data hasil reses anggota DPRD sesuai konstituen.
“Itu sementara kami lakukan dan akan kami paparkan. Kami akan buat Musrembang kecil-kecilan untuk DPRD Manado,”jelas Tambajong.(ryan)
