Wagub Kandouw Minta Kades se-Sulut Perhatikan Integritas dan Akuntabel Kelola Dana Desa

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven O.E. Kandouw, pengelolaan dana desa, Masyarakat Hukum Adat, Desa Adat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah, Jemmy Kumendong,
Wagub Sulut Steven O.E. Kandouw, menghadiri Sosialisasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat di Lingkungan Pemprov Sulut.

SULUT, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven O.E. Kandouw, mengingatkan kepala desa (kades) untuk memperhatikan integritas dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

Hal itu disampaikan Wagub Kandouw ketika memberi arahan pada Sosialisasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat di Lingkungan Pemprov Sulut di Hotel Ibis Manado, Selasa (13/6/2023).

“Kedua prinsip itu, harus dilakukan agar terhindar dari Aparat Penegak Hukum (APH,red). Seperti di Kabupaten Minahasa sudah ada lima kepala desa masuk penjara,” tegasnya.

“Ini dua hal penting. Tadi saya dibisik dana desa naik terus. Kalau otaknya rampok, rampok jalan. Saya underline, akuntabel dan integritas. Pengalaman saya pengelolaan keuangan kalau tak diawasi bahaya. Sedangkan diawasi masih ditelap apalai tak diawasi,” sambungnya.

Kandouw juga meminta agar para pengelola keuangan di desa mengutamakan transparansi alias tidak boleh tutup-tutupi dana yang masuk.

“Kalau perlu day by day disampaikan ke masyarakat. Prinsip transparansi harus diketahui semua pihak di desa, melibatkan semua masyarakat atau partisipatif. Harus duduk sama-sama supaya sense of beloing rasa memiliki ada. Jadi, segala sesuatu libatkan. Kalau perlu bikin rapat desa,” tukasnya.

Kandouw berharap para kades membuat program yang sustainable (berkelanjutan).

“Alangkah baiknya berkelanjutan. Konretnya seperti efek dana desa 2020-2030 masih dapat dirasakan outcome. Misalnya jalan dirasakan sampai sekarang. Jangan bikom hanya enam bulan rusak, saluran mantap,” imbuhnya.

Kandouw mendorong para pengelola dana desa ikut fokus pada program inflasi dan stunting, yang menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo.

Selain itu, para kades dimintanya menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal, seperti bahasa lokal, tarian adat dan pelestarian lingkungan.

“Sosialisasi ini sangat penting mengingatkan kepala desa membuat hal-hal original di desa anda yang tidak memilki desa lain,” tuturnya.

Hadir pada kegiatan itu, Asisten I Setdaprov Sulut Denny Mangala, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulut Jemmy Kumendong, para Kades se-Sulut. (ton)