SULUT, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven O.E. Kandouw melaunching Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD, yang digelar di Hotel Luwansa Manado, Selasa (21/11/2023).
Kegiatan ini merupakan upaya Pemprov Sulut mendorong pengelolaan keuangan negara berbasis elektronik yang akuntabel dan transparan.
Kandouw dalam sambutannya, mengatakan era sekarang ini penggunaan transaksi cash (tunai) perlu dikurangi dan beralih ke non tunai.
“Di Pemprov Sulut tidak ada lagi yang cash. Termasuk hibah dan hadiah juga semua pakai transaksi rekening,” katanya.
Menurut Kandouw, langkah ini juga akan mempermudah proses monitoring atau pengawasan. Program ini harus diterapkan oleh semua perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulut dan pemerintah kabupaten/kota di Sulut.
“Seluruh perangkat daerah pakai ini. Seluruh belanja apa saja pakai ini, termasuk di pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulut, Clay Dondokambey, mengatakan dalam implementasi sistem keuangan berbasis elektronik, pemerintah daerah didorong untuk adaptif dengan perkembangan teknologi.
“Pengelolaan keuangan daerah itu harus semakin akuntabel, semakin transparan. Salah satunya dengan digitalisasi seperti ini. Semakin fleksibel, semakin gampang di kontrol, semakin akuntabel dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Clay.
Ia menjelaskan, penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah intinya untuk memudahkan dalam bertransaksi dan tetap diatur sesuai regulasi.
“Limitnya juga diatur. Setiap perangkat daerah limitnya 40 persen biaya uang persediaan yang ditetapkan,” terangnya.
Penerapan sistem ini nantinya akan dijalankan oleh pejabat yang diberi mandat dengan tetap dalam kendali pengguna anggaran di tiap perangkat saerah.
“Pemprov jadi trigger untuk juga diterapkan kabupaten/kota sebagaimana amanat dalam Permendadri 79 tahun 2023,” tandas Clay Dondokambey.
Dalam menjalankan program ini, Pemprov Sulut juga bekerja sama dengan Bank SulutGo. (ton)
