JAKARTA, (manadotoday.co.id)—Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Ir Stefanus BAN Liow MAP (SBANL) mengungkapkan, alih fungsi lahan yang masih marak terjadi di Indonesia mengancam pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan.
Hal itu dikatakan Senator Stefa—sapaan akrabnya Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pakar Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia di Kompleks Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (14/11/2023).
‘’Ada banyak keluhan masyarakat terhadap pengalihan fungsi lahan pertanian yang kerap terjadi hingga mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat terutama petani. Untuk itu, diperlukan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan stakeholder untuk menghentikan pengalihan fungsi lahan pertanian,’’ katanya.
Pecergahan dan penghentian pengalihan fungsi lahan itu sendiri merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) untuk kejelasan alih fungsi lahan pertanian.
‘’Jika benar-benar ingin memajukan pertanian, maka sangat dibutuhkan dukungan terhadap para petani, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan menjadi tanggungjawab penuh kita bersama,” kata Senator Stefa, Anggota DPD RI Dapil Sulut yang terus menjembatani aspirasi dan kepentingan di daerah maupun pusat untuk rakyat.
Lebih lanjut, Ir. Stefanus BAN Liow, MAP yang juga Calon Anggota DPD RI Dapil Sulut Nomor Urut 8, mengungkapkan banyaknya persoalan yang berkembang di daerah. Masyarakat, terutama petani mengeluhkan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk hingga sulit untuk memenuhi kebutuhan primer mereka.
Belum lagi tambah Senator Stefa, dijumpai di lapangan, terjadi tumpang tindih penetapan kawasan hutan lindung dan pertanian yang menyebabkan alih fungsi dan kepemilikan lahan muncul masalah. (ark)
