Pemprov Sulut Minta Pemkab dan Pemkot Buka Ruang Pelaku Usaha Berinvestasi di Sektor Pariwisata

Pemprov Sulawesi Utara, pelaku usaha, sektor pariwisata di Sulut, Olly Dondokambey, Dinas Pariwisata Sulut, Hendry Kaitjily, Tata Kelola Destinasi Pariwisata,
Bimtek pengembangan tata kelola destinasi pariwisata di Provinsi Sulut.

SULUT, (manadotoday.co.id) – Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) mendorong pemerintah kabupaten dan kota, membuka ruang bagi pelaku usaha berinvestasi di sektor pariwisata di Sulut.

Hal ini ditegaskan Gubernur Olly Dondokambey melalui Kepala Dinas Pariwisata Sulut, Hendry Kaitjily, ketika membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Provinsi Sulut, di Hotel Peninsula Manado, Rabu (21/6/2023).

Disampaikan Kaitjily, bimtek ini merupakan inisiasi dari Kementerian Pariwisata dengan Pemprov Sulut untuk membenahi lagi tata kelola destinasi pariwisata di Sulut setelah pandemi dan sekarang sudah endemik.

“Bagaimana kita mempertahankan tren Pariwisata yang meningkat di Sulut,” ujarnya.

Menurut Kaitjily, tujuan dari Bimtek ini lokusnya ada di kabupaten dan kota. Pasalnya, Pemprov Sulut membuat kegiatan ini agar kabupaten dan kota memahami destinasi pariwisata yang harus dikembangkan.

“Karena destinasi tidak bisa berkembang sendiri. Harus dikembangkan dan direvitalisasi, ada inovasi supaya orang tidak bosan ketika berkunjung,” terangnya.

Lanjut Kaitjily, ruang yang diberikan Gubernur Olly harus dimanfaatkan supaya ada investor domestik maupun mancanegara bisa masuk.

“Jangan sampai margin itu diambil orang luar, kabupaten kota harus bisa berinovasi,” tegasnya.

Kaitjily juga meminta singkronisasi antara Pemprov Sulut, dan pemerintah kabupaten dan kota. Karena Pemprov sudah ada Perda 5/2022 tentang pariwisata yang menjadi rencana induk pariwisata Sulut.

Dijelaskan Kaitjily, kabupaten dan kota harus menetapkan mana destinasi prioritas, destinasi skala nasional, destinasi yang dikelola provinsi, dan destinasi yang dikelola kabupaten dan kota terkait.

“Kalau tidak disingkronkan dengan RTRW yang dibuat dinas PUPR bisa salah. Kami ingin apa yang kita bangun harus singkron dengan apa yang dibangun PUPR. Karena disitu ada destinasi industri, pertanian, pariwisata dan perdagangan. Semua itu harus singkron kalau tidak singkron ketika investor datang bisa salah. Karena itu komunikasi singkronisasi dan kolaborasi sangat penting,” pungkasnya.

Hadir pada kegiatan itu, Kepala Dinas Pariwisata se-Provinsi Sulut dan para narasumber serta pelaku usaha. (ton)