TOMOHON, (manadotoday.co.id)—Kepedulian terhadap nasib rakyat terus ditunjukkan para personil Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon. Salah satunya insentif 285 Kader Keluarga Berencana (KB).
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Tomohon dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Selasa (5/9/2023), disepakati insentif Kader KB mulai dibayarkan Rabu-Jumat (6-8/9/2023).
Dari penjelasan pihak Dinas PPKB, dari 44 kelurahan yang ada di Kota Tomohon, baru 24 yang sudah melengkapi administrasinya berupa laporan dan tanda tangan daftar insentif.
Sementara 20 kelurahan lainnya belum lengkap. Jadi, yang sudah lengkap sudah akan dibayarkan mulai besok. Yang lain dibayarkan setelah melengkapi berkas berupa tanda tangan daftar insentif.
Masalah insentif Kader KB itu sendiri mencuat saat Komisi III DPRD Kota Tomohon yang diketuai Ir Miky Junita Linda Wenur MAP (MJLW) RDP dengan Dinas PPKB pada 22 Agustus lalu.
Dalam RDP tersebut, Komisi III mempertanyakan insentif yang baru dibayarkan 4 bulan yakni Januari-April 2023. Padahal sudah bulan ke-8.
‘’Ya, kami memintakan agar segera merealisasikan pembayaran. Namun, apa yang diminta tidak mereka laksanakan, sehingga kami melaksanakan kembali RDP pada hari ini karena mendapat informasi belum dibayarkan,’’ kata Ir Miky Junita Linda Wenur MAP didampingi Sekretaris Komisi Priscilla Tumurang, di mana keduanya berasal dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tomohon.
Dalam RDP yang hanya dihadiri dua srikandi Partai Golkar tersebut dari Komisi III, akhirnya menyepakati bersama dengan Dinas PPKB yang dihadiri langsung Kepala Dinas Mareyke Manengkey SPd bersama jajaran untuk membayar insentif Kader KB mulai besok.
‘’Sebagai wakil rakyat, tentunya kami tidak ingin apa yang menjadi hak rakyat, sudah kerja lalu diulur-ulur untuk dibayar, apalagi sudah dianggarkan dalam APBD yang disepakati bersama eksekutif dengan kami,’’ kata MJLW yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tomohon.
Sementara Sekretaris Komisi III Priscilla Tumurang berharap agar apa yang disepakati benar-benar direalisasikan. ‘’Dinas PPKB juga harus proaktif menjemput bola dalam hal kelengkapan berkas. Semoga ke depan insentif Kader KB dibayarkan tepat waktu,’’ kata legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) II meliputi Kecamatan Tomohon Selatan yang kembali mencalonkan diri untuk DPRD Kota Tomohon di Pemilu 2024 mendatang.
Dalam RDP tersebut, Komisi III juga mendapat informasi program Pengendalian dan Pencegahan bertambahnya anak dalam kategori stunting. Komisi III mendorong instansi teknis untuk menggalakkan program Pusat Informasi dan Konseling-Remaja PIK-R melalui Generasi Berencana (Genre). (ark)
