Pemkot Tomohon Paling Perhatikan Kesejahtreraan Masyarakat

 

Jimmy Feidie Eman, BPJS, Tomohon
Wali Kota Tomohon Jimmy DFeidie Eman SE Ak CA di kegiatan Rakorev Jajaran Dinas Kesehatan

SUDAH melunasi iuran di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan, Kota Tomohon disebut paling memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano Efran Chandra Nugraha.

Dari 9 kabupaten dan kota di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Tondano, baru Kota Tomohon yang membayar iuran hingga Desember 2020.

‘’Artinya, Kota Tomohon yang paling memperhatikan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Ini sangat kami apresiasi dan merupakan bukti kepedulian Pemerintah Kota Tomohon terhadap kesehatan masyarakat. Selama ini talk ada tunggakan,’’ ujar Efran.

Tomohon, Jimmy Feidie Eman, BPJS
Wali Kota Tomohon bersama Jajaran Dinas Kesehatan Kota Tomohon

Apa yang dilakukan Pemerintah Kota Tomohon lanjutnya, patut dicontohi oleh kabupaten dan kota lainnya karena kesehatan masyarakat sangat penting.

Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak CA mengatakan, memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat menjadi prioritas Pemkot Tomohon dan akan terus dilakukan karena kesehatan merupakan salah satu kunci utama masyarakat untuk bisa hidup dan menjadi sejahtera.

Jimmy Feidie Eman, Tomohon
Wali Kota Tomohon NJimmy Feidie Eman SE AK CA memberikan sambutan pada kegiatan Dinas Kesehatan

‘’Saya minta kepada masyarakat supaya memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah ada. Dan, Pemerintah Kota Tomohon terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat,’’ tandas wali kota.

Bukan hanya di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Tomohon juga terus berupaya memberikan pelayanan prima di berbagai bidang.

Tomohon, Dinas Kesehatan, Rakorev , Jimmy Feidie Eman
Kegiatan Rakorev Dinas Kesehatan Kota Tomohon

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon, Drs Gerardus E Mogi mengungkapkan, iuran peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2020 berjumlah Rp13.600.000.000. Yang digunakan hanya Rp10.149.604.500 untuk 27.000 jiwa.

‘’Ya, kami menganggarkan sebesar 13,6 Miliar untuk mengantisipasi jangan-jangan terjadi kenailkan iuran. Karena hanya digunakan sebesar 10,149 Miliar, yang tidak digunakan dikembalikan ke kas daerah,’’ tukas Mogi. (adv)