AMURANG, (manadotoday.co.id) – Agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) para hukum tua se Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) di Malang Jawa Timur, yang kabarnya dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia (SDM) menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan, selain biaya perjalanan dinas yang terbilang fantastis, yakni sebesar Rp 15 juta diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD), bimtek yang kabarnya dibagi dalam dua kelompok terbang (kloter) ini, dinilai hanya sebagai agenda jalan-jalan yang dibalut dengan alasan bimtek.
“Dari hasil pantauan kami, Bimtek yang dilakukan para hukum tua sebelumnya tidak member manfaat positif bagi masyarakat, sebab sepulang dari bimtek nyaris tidak ada yang dilakukan dari hasil bimtek tersebut,” ujar Treini Rungkat melalui akun facebook di Grup Pikiran Rakyat Minsel, menyoal Bimtek para hukum tua Minsel di Malang.
Sementara Fridolin Ardian Giroth, warga Minsel lainnya, menyarankan sebaiknya pelaksanaan bimtek dilaksanakan di Kabupaten Minsel, dengan mendatangkan pemateri dari Kemendagri, mengingat biaya bimtek yang cukup besar yakni Rp 15 Juta.
“Mana lebih baik, kuntua2 berangkat ka Malang ato pemateri yang datang di Minsel? (Mana yang lebih baik, hukum tua yang berangkat ke Malang atau pemateri yang didatangkan ke Minsel)” saran Giroth.
BACA JUGA:
MPR-RI: Empat Pilar Penting Dipaktekkan Penyelenggara Negara dan Masyarakat
Bupati Mitra: Membangun Minahasa Tenggara Jadi Komitmen dan Tanggung Jawab
Utus Woloan Satu, Tomohon Bidik Juara Lomba Kelurahan se-Sulut
PAW John Sumual, DPRD Minsel (Masih) Tunggu SK Gubernur
Taman Pendidikan dan Pusat Informasi Panas Bumi akan Didirikan di Kota Tomohon
Warga lainnya Mantoer Joe, menilai Bimtek yang dilaksanakan di Malang dan akan diiukti oleh seluruh hukum tua se Minsel, hanya untuk menghambur-hamburkan uang.
“Apa tidak lebih baik dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa,” katanya.
Sementara itu Imanuel Kristus Saputra, memiliki pandan gan lain bahwa bimtek perlu untuk peningkatan kapasitas, mutu dan kualitas kerja.
“Selama ini kita sering menyalahkan para Hukumtua melaksanakan roda pemerintahan desa dengan anggapan kurang nya pemahaman baik aturan mau pun protab dan tatib. Nah, kegiatan Bimtek ini perlu dalam rangka peningkatan Mutu kerja dan kualitas kerja,” tukasnya.
Melihat polemik yang belakangan ini terus diperdebatkan, terkait Bimtek para hukum tua ke Malang, sebagai warga tentu kita berharap hasil bimtek para hukum tua akan diimplementasikan dalam pemerintahan dan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Hasil Bimtek harus diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Sebab jangan sampai agenda jalan-jalan yang malah jadi prioritas,” sindir Vandy Langi warga Minsel lainnya.
Diketahui Bimtek para hukum tua Minsel yang dilaknsakan di Balai Besar PMD Malang, untuk kloter partama dilaksanakan selama lima hari sejak, 6 Juni hingga 10 Juni 2016. (lou)
