TONDANO, (manadotoday.co.id) – Berdasarkan peraturan perundang-undangan, aparatur sipil negara (ASN) dilarang keras berpolitik apalagi terlibat secara langsung baik menjadi tim sukses maupun tim kampanye. Hal itu ditegaskan Bupati Minahasa Drs. Jantje Wowiling Sajow M.Si (JWS), Rabu (27/4/2016).
Dikatakan dia, ASN memiliki tugas dan tanggung-jawab yang jelas sebagai abdi negara, abdi masyarakat sehingga tugas pokoknya adalah melayani masyarakat, dan tidak boleh terkontaminasi dengan kepentingan partai politik.
“Saya mengamati akhir-akhir ini banyak ASN yang sudah mulai pasang dada terlibat secara aktif dalam politik praktis, padahal sesuai dengan ketentuan ASN tidak boleh terlibat secara langsung dan aktif dalam kancah politik praktis,” ketus JWS.
BACA JUGA:
Bank Victoria Buka Cabang di Manado
Wapres JK: MEA Bukan Tantangan, Tapi Peluang Mencapai Keberhasilan
Pemkot Tomohon-Kodim 1302 Gelar Pelatihan Gugasguna
Ukir Prestasi Offroad di Gorontalo, JS Racing Diapresiasi Gubernur Sulut
Lanjutnya, tanda-tanda itu seakan makin kentara dan jelas, seiring dengan momentum Pilkada Minahasa 2018 yang terbilang masih jauh lagi. Sejumlah pejabat tidak lagi fokus dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan ASN lainnya mulai ikut-ikutan menjalin pendekatan dengan para bakal calon yang akan bertarung pada pesta Demokrasi tersebut.
Disisi lain, JWS pun tak menampik jika tingkah laku para ASN memiliki tujuan untuk mengamankan posisi mereka agar tetap memegang jabatan strategis di pemerintahan.
Hanya saja kata JWS, jabatan itu adalah berkat dari Tuhan dan bukan pemberian dari pejabat Bupati atau Wakil Bupati terpilih. Tugas ASN adalah bekerja dan bekerja secara profesional dan bertanggung-jawab.
“Jabatan adalah kepercayaan dari Tuhan yang di titipkan kepada Bupati atau Wakil Bupati, jabatan tidak perlu di cari sebab dengan sendirinya Dia akan datang,” terang JWS, sembari menyatakan keterlibatan ASN dalam politik praktis pastinya memiliki resiko dan suka atau tidak suka hal itu akan berpengaruh buruk bagi karirnya kedepan. (rom)
