TOMOHON, (manadotoday.co.id)—Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk Selasa (25/10/2022) memimpin Rapat Terbatas di jajaran Eselon II Pemkot Tomohon bertemp;at di Rumah Dinas Wali Kota Kelurahan Walian Dua Kecamatan Tomohon Selatan.
Saat memimpin rapat yang membahas kondisi dan capaian-capaian tahun 2022, rencana program tahun 2023 dan 2024 serta program lainnya yang menyentuh kepentingan masyarakat, wali kota didampingi Sekretaris Kota Edwin Roring SE ME.
‘’Jika masih ada capaian yang belum sesuai, hendaklah ditingkatkan. Ini untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Kota Tomohon. Harus ada terbobosan atau inovasi,’’ kata wali kota.
Dalam rapat terbatas tersebut, wali kota memberikan 14 catatan penting. Ke-14 catatan penting tersebut adalah
Pertama, perangkat daerah secara kontinu melakukan akselerasi/percepatan visi dan misi serta program unggulan wali kota dan wakil wali kota, termasuk percepatan realisasi program dan kegiatan serta anggarannya.
Kedua, harus memperhatikan dengan cermat setiap rencana program dan kegiatan tahun 2023, agar prorakyat atau dengan kata lain kegiatan yang tidak prorakyat dikurangi secara signifikan, kecuali yang sifatnya urgent.
Ketiga, agar tahun 2023 mampu membuat terobosan/inovasi terhadap program dan kegiatan yang ditetapkan serta dilaksanakan.
Keempat, melakukan percepatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap 8 area intervensi MCP Korsupgah KPK yang meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.
Kelima, semua pejabat harus tetap siaga dan cepat memberi respons terhadap aspirasi serta keluhan masyarakat, termasuk dalam menghadapi kondisi darurat. Segera tangani apa yang sudah bisa ditangani segera dan laporkan.
Keenam, memantapkan komunikasi dan koordinasi antar pejabat, saling melengkapi, satu hati, satu langkah dan bekerja sebagai satu tim yang kuat.
Ketujuh, selalu memperhatikan mekanisme kerja secara hirarki. Agar satu komando yang terkoordinasi efektif, agar pemerintahan berjalan efektif. Mekanisme birokrasi agar disederhanakan, jangan menyulitkan.
Kedelapan, seluruh pejabat dan ASN wajib menguasai tugas pokok dan fungsi, termasuk kegiatan di masing-masing perangkat daerah dan hal-hal teknis.
Kesembilan, memastikan agar Pejabat JPT, JA, JFT, JFU dan Nakon semua mau diatur. Tidak bisa ada yang tidak bisa diatur dan jika ditemukan perilaku tidak bisa diatur, segera dilaporkan untuk dievaluasi.
Kesepuluh, melakukan perhitungan secara teliti, cermat dan kawal dengan baik terhadap perencanaan anggaran pada komponen item-item gaji, tunjangan, TPP, honor tenaga kontrak, serta kewajiban pajak yang harus dipotong. Ditegaskn lagi agar Kepala SKPD memastikan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk TPP dan Honor Nakon terbayarkan tepat waktu.
Kesebelas, tiap perangkat daerah wajib membuat gerakan menanam ubi batata untuk menopang cadangan pangan keluarga dalam menghadapi potensi terjadinya krisis pangan ke depan serta sebagai upaya pengendalian inflasi.
Keduabelas, setiap SKPD, di wajibkan buat terobosan dalam pelayanan publik, agar masyarakat makin dimudahkan dan dimasukkan ke pimpinan untuk menjadi bahan penilaian.
Ketigabelas. Agar berikan dukungan yang optimal dalam peringkat Hari Anti Korupsi sedunia (Hakordia).
Keempatbelas, kepala SKPD agar sudah mulai mempersiapkan rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) tahun 2024. (ark)
