SULUT, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven O.E Kandouw, menegaskan, belanja pemerintah atau government expenditure harus dipercepat. Hal ini selain lebih menggairahkan perputaran ekonomi, juga adalah salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan.
“Government expenditure harus dipercepat untuk menekan angka kemiskinan,” ujar Kandouw dalam rapat kordinasi dan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan di ruang rapat Bappeda Sulut, Kamis (23/2/2017).
Lanjutnya, kordinasi menjadi sangat penting baik antar SKPD, Kabupaten Kota, maupun pemerintah pusat, agar supaya program yang untuk pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
Menurut Kandouw lagi, berbagai bantuan untuk pengentasan kemiskinan pun akan mulai diberikan Pemprov Sulut, mulai dari bedah rumah, beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, serta bantuan dana desa yang diberikan untuk program yang sustainable dan tepat sasaran sesuai dengan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
Dia menambahkan, kesejahteraan rakyat yang menjadi prioritas harus bebas dari oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan uang rakyat, termasuk didalamnya oknum yang ingin meminta-minta proyek.
“Kalau ada oknum yang seperti ini, laporkan kepada Kami,” ketus Kandouw.
Sementara Kepala Bappeda Sulut, Ricky Toemanduk, mengatakan, pengentasan kemiskinan harus sinkron antar SKPD, yang baiknya direncanakan dengan baik dan antar instansi terkait sebelum nantinya menjadi program yang akan diberikan langsung pada masyarakat.
Hadir pada rapat tersebut, pejabat eselon II, III, dan IV SKPD terkait di Lingkup Pemprov Sulut. (ton)
