SULUT, (manadotoday.co.id) – Sekdaprov Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen menyatakan, Pemprov Sulut terus melakukan berbagai langkah strategis dan menerapkan beberapa program, dalam rangka peningkatan pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
“Kami senantiasa mengupayakan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk memenuhi kriteria atau komponen standar pelayanan, seperti SOP, ISO, Maklumat, Alur Pelayanan, Dasar Hukum, Persyaratan, Sarana Prasarana, Produk Pelayanan, dan Kualifikasi Pelaksana,” ujar Silangen pada Workshop Hasil Diseminasi Kajian Kebijakan Ombudsman Perwakilan Sulut terkait pencatatan perkawinan agama Kristen di lingkup Sinode GMIM dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sulut yang digelar di Manado, Selasa (3/9/2019).
Menurut Silangen, setiap Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Sulut lebih serius merespon perintah Standar Pelayanan Publik ini agar setiap kriteria ataupun komponen standar pelayanan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mampu dicapai optimal.
“Kami juga terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Terkait peningkatan peran ombudsman, Silangen mengharapkan pendampingan dari Ombudsman Perwakilan Sulut memberikan arahan kepada Perangkat Daerah agar dapat terus meningkatkan kualitas kerja dan pelayanannya bagi masyarakat khususnya dalam pencatatan perkawinan agama Kristen lingkup Sinode GMIM dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sulut.
“Saya harapkan Ombudsman RI Perwakilan Sulut dapat terus mendampingi seluruh Perangkat Daerah sehingga secara akumulatif akan bermuara pada tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” ungkapnya.
Diketahui, workshop tersebut turut dihadiri Ketua Sinode GMIM Pdt. Hein Arina, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulut Helda Tirajoh dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut. (ton)
