SULUT, (manadotoday.co.id) – Penyerapan APBN Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) hingga triwulan pertama, baru mencapai 11,55 persen, dari pagu anggaran sebesar Rp.8,259,146,4 Triliun. Hal itu dikatakan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, ketika membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program APBN Triwulan Pertama Tahun Anggaran (TA) 2016, yang dilaksanakan di Hotel Grand Puri Manado, Selasa (12/4/2016).
Sementara untuk realisasi posisi sampai dengan 11 April menurut Dondokambey, mencapai Rp.1,1 Triliun atau 14,37 persen.
“Jika dibanding pagu anggaran tahun 2015 lalu sebesar 10,500,047 Triliun sedangkan realisasinya 9,413,857,7 Triliun atau 89,66 persenserta dana blokir mencapai 78.490,998 Triliun. Itu berarti terjadi penurunan terhadap APBN 2016 jika di banding dengan APBN Tahun 2015 mencapai 29,54 persen,” jelasnya.
BACA JUGA:
13 Kabupaten/Kota di Sulut Terima Kendaraan Operasional Bencana
JWS Ingatkan Pejabat di Minahasa Jangan Pikirkan soal Rolling
KPU Minahasa Berikan Penghargaan untuk PPK dan PPS
JWS akan ke Jepang Tindak Lanjuti MoU dengan IDEA Consultants
Triwulan Pertama 2016, Enam Kasus DBD di Kabupaten Mitra
BOOM, Polisi Tidak Sengaja Ledakkan Granat di Dalam Ruang Sidang
Kendati demikian, mantan Anggota DPR RI ini menyebutkan, kenaikan anggaran Tahun 2016 terbesar ada di belanja pegawai dan barang, sedangkan belanja modal menurun 65,83 persen.
Demikian pula dengan belanja bantuan social (bansos) di APBN kali ini mengalami penurunan sebesar 120,17 persen disbanding tahun lalu.
“Demikian pula untuk dana dekonsenterasi sampai dengan dengan 11 April kemarin, jumlah realisasi sebesar 7,38 persen, tugas pembantuan sebesar 2,56 persen, urusan bersama 0,39 persen sedangkan kantor pusat 19,54 persen,” terangnya.
Dondokambey menambahkan, karena itu perlu dipahami bersama, angka serapan ini sejatinya masih sangat rendah, jika dibandingkan dengan angka ideal realisasi anggaran pada triwulan pertama, yakni paling tidak diatas 20 persen.
“Mudah-mudahan APBN 2017 mendatang bisa naik kembali seperti posisi awal agar proses percepatan pembangunan bisa terlihat karena APBN merupakan motor penggerak percepatan pembangunan,” tandasnya, sembari mengatakan kesediaannya membantu Satuan Kerja (Satker) pengelola dana APBN yang punya kendala.
Pemerintah Provinsi bersedia membuka pintu membantu Satker-Satker yang punya kendala dalam rangka penyerapan anggaran, namun demikian apabila diminta terutama oleh instansi vertikal, apabila terjadi pemblokiran.
“Realisasi atau penyerapan dan pelaksanaan anggaran, merupakan salah satu indikator penting suksesnya penyelenggaraan pembangunan yang sedang dan terus kita upayakan, sehingga kita senantiasa dituntut untuk dapat menunjukan kinerja yang optimal dalam setiap mata rantai pelaksanaannya, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi,” tandas Dondokambey. (ton)
