JAYAPURA, (manadotoday.co.id) – Tokoh Intelektual Muda Keerom Michael Sineri mengatakan sudah waktunya pemerintah pusat menonaktifkan Gubernur Lukas Enembe dan melantik seorang Penjabat Gubernur Papua menyusul menurunnya pelayanan publik di Bumi Cendrawasih.
Pelayanan publik di Papua terhambat karena kondisi Lukas Enember yang tidak mampu untuk bekerja maksimal karena sedang dalam kondisi sakit dan menjadi tersangka kasus korupsi.
“Saya menyarankan Kementerian Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan gubernur untuk sementara dan menggantikannya dengan pejabat gubernur agar pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik,”ujar Michael di Abepura Jayapura, Sabtu (15/10/2022).
Menurut dia, kasus Lukas Enembe adalah suatu fenomena baru di Papua hingga menyita semua perhatian publik.
Enembe sebagai pemimpin menurut dia, seharusnya berani menghadapi proses hukum sehingga tidak perlu ada gerakan dari oknum untuk mendukung Lukas Enembe dengan melakukan penjagaan di kediaman gubernur.
“Tidak ada budaya Papua yang menjadikan hanya satu orang yang memimpin Papua. Hal itu karena di tanah Papua terdapat 7 wilayah adat dan terbagi menjadi banyak suku di dalamnya. Tidak semua orang bisa mengklaim sebagai ketua suku kecuali anak adat,”tutur Sekretaris KNPI Keerom ini.
Terkait isu pelantikan ketua suku besar Papua, pihaknya juga tidak mengakui hal tersebut karena dalam prosesi pelantikan tidak semua orang Papua terwakili.
Menurut Michael, seharusnya tidak perlu masyarakat menjadi tameng untuk melindungi kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe.
“Dalam kasus Lukas Enembe, tidak bisa mengubah kasus hukum normal menjadi kasus hukum adat,” ucap Michael.
Sementara yang terlibat menjaga di kediaman LE kata dia, harus bisa memilah persoalan bahwa Lukas Enembe adalah gubernur bukan kepala suku besar.
“Masyarakat harus mengawal kasus Lukas Enembe agar pemeriksaan bersama KPK dapat berjalan lancar,”ucap Michael.
“Lukas Enembe harus tunduk kepada hukum dan ikuti proses hukum yang berlaku,”pungkas Michael. (*)
