TONDANO, (manadotoday.co.id) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa tahun anggaran 2016.
Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan awal yang dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016. Tim BPK ini, diterima langsung Sekretaris Daerah Jeffry R. Korengkeng, SH,M.Si dalam pertemuan dengan Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa baru-baru ini.
Ketua tim BPK mengatakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan bukan untuk menakut nakuti dan mencari-cari kesalahan. Pemeriksaan berfokus pada pengelolaan kas, PBB, belanja modal, belanja barang dan jasa, perjalanan dinas dan hal-hal yang lain masalah administrasi keuangan.
Korengkeng dalam penyampaiannya meminta kepada seluruh SKPD agar dalam pemeriksaan tersebut, untuk lebih pro aktif, khususnya dalam penyediaan data.
“Saya mintakan semua SKPD untuk pro aktif. Jangan menunda-nunda ketika dimintai dokumen atau keterangan dari pihak pemeriksa,” ujarnya didampingi Kepala Inspektorat Frits Muntu, S.sos.
Selain itu, Korengkeng meminta agar semua SKPD menyiapkan dokumen-dokumen keuangan, yang direalisasikan pada pengelolaan anggaran tahun 2016.
“Dokumennya juga harus disiapkan dengan baik agar ketika diminta pemeriksa sudah disiapkan,” tuturnya.
Korengkeng menambahkan, pihaknya optimis pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan Pemkab pada tahun 2016 sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
“Kita pun tetap yakin, nantinya opini yang ada tetap kita pertahankan yakni mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” tandasnya.
Kaban Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Minahasa Dra. Ria Suwarno, mengatakan, SKPD agar terus berkoordinasi dalam pemeriksaan tersebut sehingga dapat memperlancar proses pemeriksaan.
“Kita sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh SKPD, sehingga tidak ada kendala pemeriksaan,” katanya.
Selain itu pihaknya sedang mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang nantinya akan dimasukkan ke pihak BPK.
Kabag Humas Dan Protokol Drs. Moudy Pangerapan, MAP sebagai Juru Bicara Pemkab mengungkapkan, proses pemeriksaan ini juga akan dipantau langsung Bupati Drs. Jantje Wowiling Sajow.
“Hal ini menjadi perhatian serius dari Bupati, makanya dalam pemeriksaan ini akan terus dipantau pak Bupati,” ujar Pangerapan. (rom)
