DPRD Kota Manado menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado tahun anggaran 2023, Kamis (3/11/2022).
Adapun agenda dalam paripurna tersebut yakni penyampian penjelasan Wali Kota Manado terhadap Ranperda tentang APBD tahun 2023 dan penyampain pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tersebut.
Wakil Ketua I DPRD Manado Nortje Van Bone saat membuka rapat paripurna mengatakan, ada dua agenda penting dalam rapat peripurna tersebut yakni penyampian penjelasan Wali Kota Manado atas Ranperda tentang APBD tahun 2023.
“Selain itu, rapat paripurna ini juga menganggendakan penyampain pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tahun anggaran 2023,”jelas Nortje didampingi Wakil Ketua II DPRD Manado Adrey Laikun.
Sementara Wakil Wali Kota Richard Sualang saat menyampaikan penjelasan wali kota atas Ranperda APBD 2023 mengatakan, Pemkot Manado menargetkan pendapatan daerah pada tahun 2023 sebesar RpRp1.646.719.485.970 .
“Itu terdiri atas satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp524 miliar, kedua pendapatan transfer sebesar Rp1,1 triliun yang merupakan penerimaan dari pemerintah pusat yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah,”ungkap Sualang.
Sementara untuk belanja daerah, Pemkot Manado mengalokasikan sebesar Rp1.741.015.910.970 yang terdiri atas belanja operasi Rp1,3 triliun, belanja modal Rp349 miliar dan belanja tidak terduga Rp60 miliar.
“Dari pendapatan yang diproyeksikan sebesar Rp1.646.719.485.970 dikurangi belanja sebesar RpRp1.741.015.910.970 terdapat defisit anggaran sebesar Rp94.296.425.000,”bebernya.
Untuk menutupi defisit tersebut, Pemkot Manado mensiasati lewat penerimaan pembiayaan yang diestimasi sebesar Rp130 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan Rp35 miliar didapatkan selisih lebih pembiayaan neto sebesar Rp94.296.425.000.
“Selisih lebih pembiayaan neto ini dianggarkan untuk menutupi defisit APBD tahun anggaran 2023. Demikian saya sampaikan kiranya dewan yang terhormat berkenan melakukan pembahasan lewat peraturan yang berlaku serta memberikan koreksi yang konsumtif sehingga Ranperda APBD tahun anggaran 2023 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),”pungkas Wakil Wali Kota Richard Sualang.(advetorial)
