SULUT, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven O.E. Kandouw, meminta peran semua pihak untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human trafficking di Provinsi Sulut.
Hal itu ditegaskan Wagub Kandouw, pada rapat koordinasi dan Diskusi Publik Pencegahan TPPO khususnya pada Sektor Judi Online, Online Scam dan Perlindungan WNI di Luar Negeri, yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (4/10/2023).
Rakor ini dibuka Wagub Kandouw didampingi Sekdaprov Steve Kepel, dan turut dihadiri pihak Kemenko Polhukam, perwakilan TNI/Polri termasuk para Kapolres se Sulut, pejabat Pemprov Sulut dan Sekretaris Daerah (Sekda) di 15 kabupaten/kota.
Terungkap dalam rakor itu, ada modus baru TPPO atau human trafficking yang dijalankan para pelaku untuk menipu para korban. Bahkan diantara para korban merupakan masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Rina Soemarno mengatakan, secara tradisional salah satu bentuk TPPO adalah perempuan atau laki-laki yang disalurkan ke negara tetangga seperti Malaysia dan Timur Tengah untuk menjadi pekerja domestik atau pekerja informal di kebun.
“Tapi saat ini sudah berbeda. Sekarang kita bicara baru yang profil korbannya berbeda. Bukan lagi hanya ibu-ibu, tetapi terutama pemuda. Korbannya bukan hanya berasal dari pedesaan, tetapi kini dari perkotaan yang umumnya berpendidikan cukup tinggi di universitas,” ungkapnya.
Kata dia, para korban dipekerjakan menjadi online scamer atau menipu secara online, bekerja di judi online dan banyak penipuan lain yang menggunakan teknologi informasi. Rina membeber untuk perekrutan calon korban dilakukan para pelaku melalui media sosial (medsos). Para korban melek dengan menggunakan teknologi informasi.
“Mereka tergoda oleh judi online atau skema perekrutan yang menggunakan teknologi informasi ini. Mereka juga memiliki ciri yang khas dalam pekerjaannya, mereka tidak bekerja di rumah,” bebernya.
Rina mengungkapkan kasus online scam berdasarkan data dari Kemenlu hingga Agustus Tahun 2023, sudah 2.842 orang WNI, kasusnya ditangani oleh Perwakilan RI. Khususnya dari Asia Tenggara, katanya, terjadi peningkatan pesat dari tahun 2021 yang waktu itu tercatat dari Asia Tenggara korban hanya 116.
Akhir pemaparan, Rina memberikan penghargaan khusus kepada Pemprov Sulut, karena telah membentuk Gugus Tugas TPPO melalui Pergub Nomor 195 Tahun 2023.
“Dari catatan kami dari ribuan kasus di Asia Tenggara untuk WNI korban TPPO, Sulut menduduki urutan kedua dengan jumlah kasus 76 Orang. Sumatera Utara urutan pertama,” tandasnya.
Wagub Kandouw pada kesempatan itu, menyebut ada tiga hal yang selalu jadi underline oleh Presiden Joko Widodo. Yakni stunting, inflasi dan TPPO.
“Saat ini, Sulut adalah daerah yang nomor dua sebagai potensi kerawanan TPPO. Ini menurut catatan. Sulut yang hanya 2,6 juta penduduk ini, yang masalah akibat TPPO di sektor judi online yang secara khusus di Segitiga Emas, di Kamboja, Myanmar, Laos. Kita ada 76 orang. Ini menjadi catatan khusus untuk kita semua,” sebutnya.
Kandouw melanjutkan, kaum perempuan asal Sulut yang dijadikan pekerja ternyata disalahgunakan, biasanya di daerah-daerah Indonesia bagian timur seperti Papua dan Maluku dan sebagian kecil di pulau Jawa. Tapi sekarang ini muncul lagi yang sangat merugikan bangsa di Sulut, yaitu judi online.
“Yang paling memiriskan, menurut catatan tadi ternyata yang terkena, kerja dengan praktek-praktek ini, kalau pola yang dulu tergoda karena memang orang susah dari keluarga miskin. Tapi yang ini yang sangat terasa dari keluarga yang punya latar belakang pendidikan mapan. Ini karena ketidakmampuan kontrol impuls, keinginan-keinginan, tawaran-tawaran yang tidak bisa dikontrol akhirnya jadi seperti itu,” bebernya.
Oleh karena itu, Kandouw menyebutkan, selain tugas pemerintah untuk hadir menyelesaikan, tokoh agama serta seluruh elemen masyarakat diperlukan keterlibatannya.
“Terima kasih saya sampaikan bahwa teman-teman dari kepolisian di Sulawesi Utara sangat tanggap dengan hal-hal begini. Makanya DP3A selalu memberikan penghargaan kepada Polres-Polres yang cepat tanggap. Meski demikian kita tetap upayakan, ikhtiarkan preventif,” katanya.
Ia menjelaskan, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang sedang dilakukan oleh Pemprov Sulut, bahkan sudah punya kontrak target dari mitra kerja Pemprov Sulut dalam waktu satu tahun, minimal 2.000 orang tenaga kerja untuk dikirim.
“Kita berharap hal ini juga akan mengurangi probabilitas seorang anak, untuk mau dibodohi dengan pekerjaan-pekerjaan seperti judi online,” tegasnya.
Kandouw mengakui, ibaratnya gunung es, yang ketahuan sama orang sedikit, tapi diyakininya sudah ada ratusan orang dari Sulut yang jadi korban judi online ini, yang dipekerjakan di luar negeri.
“Judi online di media-media kan kita bisa lihat. Bagaimana anak-anak muda tiba-tiba bisa hidup bermewah-mewah, mobil-mobil mahal punya rumah macam-macam, gaya hidup, ternyata judi online. Ini tugas kita sebagai pelayan di masyarakat untuk melawan,” pungkasnya. (ton/*)
