RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) bakal akan memberikan fasilitasi mobil dinas (mobnas) baru bagi tiga pimpinan DPRD Mitra periode 2019-2024.
Mobnas tersebut telah dianggarkan sebesar Rp2,1 miliar dan usai dilantik pimpinan DPRD definitif langsung akan mendapat fasilitasi tersebut.
Sekretaris DPRD Mitra Piehter Owu mengatakan, saat ini pengadaan mobnas tersebut sudah dalam tahap lelang, sehingga kemungkinan sudah bisa digunakan usai penetapan pimpinan DPRD definitif.
“Iya saat ini bakal masuk dalam tahap lelang. Karena kan usai pengesahan paripurna sudah bisa diinput di Sirup (sistem informasi rencana umum pengadaan, red). Sehingga usai penetapan pimpinan DPRD definitif nanti, tiga monas tersebut kami harapkan sudah ada,” katanya.
Meski begitu, hingga kini belum diketahui merk dan type kendaraan apa yang bakal dibeli. Namun mobnas nanti harus sesuai klasifikasi syarat dibawah 2.500 cc.
“Tinggal akan dilihat dengan menyesuaikan harga dan spesifikasi. Bisa saja angka pengadaan mobnas lebih kurang dari 2,1 miliar,” sebut Owu.
Adapun untuk pimpinan DPRD sementara menurut Owu, sesuai ketentuan tidak mendapatkan mobnas baru. Namun kemungkinan bakal dilakukan pinjam pakai.
“Mungkin untuk mobnas pimpinan sementara akan dipinjam pakaikan. Tinggal kita melihat aturan yang mendukung,” terang Owu.
Sementara itu, terkait pengadaan mobnas dengan budget 2,1 Miliar ini mendapat tanggapan dari warga
“Jika memang sudah dianggarkan, tentunya [impinan dewan berikut tidak lagi mendapat fasilitas berupa tunjangan transportasi yang besarannya 8 juta per bulan,” kata Zulfan Junus warga Belang.
Untuk itu, menurutnya hal ini perlu diperhatikan, mengingat saat ini anggota legislatif mendapat tunjangan transportasi. Sementara disisi lain jika melihat kondisi mobnas pimpinan dewan saat ini masih sangat layak untuk digunakan.
“Tentunya sebagai masyarakat anggaran yang 2,1 miliar bukanlah kecil. Apabila anggaran tersebut diproyeksikan untuk pembangunan Infrastruktur yang saat ini masih perlu mendapat perhatian,” jelasnya.
Adapun dia berharap, ke depan pimpinan DPRD dan Banggar serta TAPD perlu memperhatikan skala prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Janganlah melakukan pemborosan anggaran yang tidak perlu dan mendesak,” pungkasnya. (ten)
