BITUNG, (manadotoday.co.id) – Walikota Bitung Maximiliaan J Lomban SE MSi, mengikuti Rapat Kerja Pemerintah (RKP), bersama 576 kepala daerah di Indonesia, yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (24/10/2017) kemarin.
Dalam kesempatan itu Lomban mengatakan, ada beberapa hal penting yang disampaikan Presiden terkait sistem pemerintahan, antara lain pusat akan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait membangun sistem seperti e-planning, e-budgeting dan e-procurement.
“Menurut Presiden Jokowi, sistem tersebut diharapkan mampu mengurangi bahkan menghilangkan Operasi Tangkap Tanggan (OTT) oknum kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi,” kata Lomban.
Untuk itu, Lanjut Lomban, Presiden berpesan kepada seluruh kepala daerah agar berhati-hati dalam mengelola APBD, jangan main-main dengan masalah uang.
“Beliau mengingatkan jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD. Ia juga tidak bisa bilang jangan kepada KPK. Bantuan yang terbaik hanya dengan membangun sistem ini, dan harus dilakukan secara bersama-sama,” ujar Lomban.
Hal penting lainnya yang disampaikan adalah setiap daerah harus fokus pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti padat karya tujuannya selain untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat, juga membuka lapangan pekerjaan.
“Karena dari survei yang kita lihat, rakyat itu sekarang permintaan yang pertama adalah kesempatan kerja. Tolong ini diakomodir dalam APBD kita. APBN juga sudah saya perintahkan untuk hal yang sama,” pungkas Lomban.(kys)
