TOMOHON, (manadotoday.co.id)–Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Letjen TNI Marinir (Purn) Dr Nono Sampono SPi MSi menyatakan sangat tidak setuju dengan politik identitas dan meminta kepada rakyat Indonesia untuk merawat keutuhan negara.
Hal itu dikatakan Nono Sampono saat berdialog tentang Penguatan Wawasan Kebangsaan Menjelang Pemilu 2024 dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Anggota DPRD Kota Tomohon, Pemerintah Kota Tomohon dan tokoh agama serta tokoh masyarakat di Ruang Sidang DPRD Tomohon Selasa (5/7/2022).
Menurut putra Maluku kelahiran 1 Maret 1953 ini, penguatan wawasan kebangsaan bukan hanya sekadar menuju Pemilu 2024 namun bagaimana mengasah kehidupan berbangsa dan bernegara.
”Walaupun terdiri dari berbagai keragaman seperti suku, agama, ras dan tersebar di beribu-ribu pulau, namun kita harus tetap utuh dan bersatu. Jangan mengedepankan identitas apalagi politik identitas,” kata doktor Perikanan dan Kelautan IPB Bogor ini.
Mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Era Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri mengingatkan agar apa yang telah diwariskan oleh pendahulu supaya terus dilestarikan.
Bangsa Indonesia yang lama dijajah oleh bangsa Barat lanjut suami dari Norma Riana ini, bisa melepaskan diri dan meredeka karena sadar harus ada persatuan dan menghargai perbedaan yang ada.
Nilai-nilai Pancasila justru lahir dari saat perjuangan melawan penjajah. Dimulai dari kebangkitan nasional pada 1908. Saat itu para pendahulu sadar jika untuk melawan penjajah tidak boleh hanya sendiri-sendiri tapi harus bersatu.
”Jika terus menampakkan identitas, pasti tidak ada persatuan. Jika tidak bersatu akan sulit untuk melepaskan diri dari penjajahan,” katanya.
Dalam dialog yang dipandu Senator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara Ir Stefanus BAN Liow MAP (SBANL), ada sejumlah masyarakat, tokoh agama dan anggota DPRD yang memberikan tanggapan, usul hingga menyampaikan aspirasi.
Piet HK Pungus SPd misalnya, meminta agar pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila karena mulai hilang dari generasi muda.
Hal lain yang diungkapkan Pungus adalah soal bantuan pemerintah yang sering tidak tepat sasaran.
Kemudian tokoh agama, Ketua NU Kota Tomohon Zamroni Khan yang mengatakan toleransi dan kerukunan di Kota Tomohon sudah baik dan patut dipertahankan.
Anggota DPRD Tomohon Ferdinand Mono Turang SSos meminta agar DPD-RI mengusulkan dalam rapat-rapat dengan pemerintah supaya menunda pemberlakuan penghapusan tenaga kontrak karena akan berdampak pada hilangnya pekerjaan.
Wakil Ketua DPRD Tomohon Drs Johny Runtuwene DEA meminta agar DPD-RI memperjuangkan dimasukkannya kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila di kurikulum sekolah.
Menjawab aspirasi, usulan dan masukan tersebut Nono Sampono mengatakan akan memperjuangkannya karena sudah menjadi tugas para senator menjembatani aspirasi masyarakat.
”Kami akan menindaklanjutinya. Nanti diinventarisasi usulan-usulan, masukan dan aspirasi. Kami akan melakukan dengar pendapat dengan kementerian pendidikan soal usulan dimasukkannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila dalam kurikulum sekolah,” kata Nono.
Hadir dalam dialog, Ketua DPRD Tomohon Djemmy J Sundah SE, Wakil Wali Kota Tomohon Wenny Lumentut SE, Forkopimda, para anggota DPRD Tomohon dan para pejabat di lingkup Pemkot Tomohon. (ark)
