MANADO, (manadotoday.co.id) – Rencana merger atau regrouping sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Manado kembali menuai penolakan dari orang tua murid.
Setelah SD Inpres Bunaken, kini puluhan orang tua murid yang anaknya bersekolah di SD 114 Manado, Kecamatan Tuminting mengambil sikap menolak merger ke SD 49.
Para orang tua murid tersebut menyambangi Kantor DPRD Manado, Rabu (6/7/2022), untuk menyampaikan aspirasi sambil membawa anak-anak mereka sebagai bentuk protes atas rencana merger tersebut.
Kedatangan puluhan orang tua murid ini diterima Wakil Ketua DPRD Adrey Laikun.
Amir Yusuf perwakilan orang tua murid mengatakan, para orang tua sudah sepakat menolak merger SD 114 ke SD 49.
“Kami orang tua murid SD 114 ingin mempertahankan sekolah ini. Anak-anak kami juga tidak mau dipindahkan. Mereka bahkan mengancam tidak mau sekolah kalau sampai sekolah ini digabung,”kata Yusuf didampingi para orang tua murid lainnya.
Menurut dia, SD 114 masih sangat layak. Gedungnya masih sangat memadai untuk menampung 110 murid yang menimbah ilmu di sekolah tersebut.
“Memang ada terjadi banjir kalau hujan deras namun cepat surutnya. SD 114 juga punya lapangan yang cukup untuk anak-anak beraktivitas atau upacara, gedungnya juga masih bagus,”tuturnya.
Sementara SD 49 menurut dia, sudah cukup padat murid sehingga tidak layak dimerger.
“Kalau ditambah 110 murid dari SD 114, apakah SD 49 bisa tampung seluruh murid? sekarang saja saya lihat itu sudah padat. Bagaimana anak-anak bisa fokus belajar kalau padat begini. Untuk itu kami seluruh orang tua murid menolak merger ini,”tegasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Adrey Laikun mengatakan, dirinya telah menerima surat penolakan merger yang ditandatangani oleh 110 orang tua murid.
“Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar apa yang menjadi harapan orang tua murid bisa terwujud, untuk itu dalam waktu dekat ini kami DPRD akan segera menganggendakan hearing,”kata politisi NasDem ini.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan agar memperhatikan keluhan masyarakat terkait merger sekolah karena sering memunculkan polemik.
“Sebaiknya dinas terkait lebih bijak dalam mengambil kebijakan, jangan yang merugikan masyarakat. Tinjau dengan baik, sosialisasi dengan baik, pertimbangkan juga efeknya bagi anak-anak murid, jangan sampai berdampak buruk ke anak-anak,”tukas Adrey Laikun.(ryan)
