SULUT, (manadotoday.co.id) – Viral di media sosial (Medsos) terkait laporan Yulia Makangiras (YM) di kepolisian terkait pemberhentian sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) sangat menyudutkan pemerintah, dan dinilai ada nuansa kebohongan dan pencemaran nama baik.
Oleh Karena itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Clay Dondokambey melakukan konfrensi pers dengan awak media untuk mengklarifikasi pemberitaan yang beredar.
Menurut Clay, benar YM ini tercatat bekerja sebagai THL di Pemprov Sulut sejak tahun 2016 sampai tahun 2020.
“Tapi pada Tahun 2021-2022 yang bersangkutan tidak lagi bekerja sebagai THL dan sudah tidak diperpanjang sebagai THL berdasarkan pertimbangan yang sangat mendasar. Tapi jelasnya ada dokumen dan latar belakang rekam jejak di BKD,” ujarnya.
Persoalan lagi viral ada gugutan dari yang bersangkutan yaitu YM terkait SK THL Nomor 7 Tahun 2023, kata Clay dapat sampaikan yang diberikan kepada yang bersangkutan yaitu lembaran petikan SK THL, tetapi belum seminggu yang bersangkutan bekerja.
“Kemudian kami meninjau kembali petikan SK tersebut, karena ada alasan yang mendasar. Salah satunya berdasarkan rekam jejak yang bersangkutan bertahun-tahun bekerja di Pemerintah Provinsi Sulut. Sehingga SK tersebut dimintakan untuk ditarik dan yang bersangkutan tidak sepenuhnya menjadi THL,” terangnya.
Lanjut Clay, karena seorang THL ketika diberikan petikan SK untuk dia benar-benar bekerja dan diberikan pengupahan didahului dengan penandatangan kontrak kerja.
“Tapi yang bersangkutan ini belum sempat menandatangani kontrak kerja,” tegasnya.
Untuk menghadapi gugatan tersebut, kata Clay, Pemprov Sulut dibantu dan didampingi kuasa hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Korpri.
“Proses-prosesnya akan kami ikuti dengan didampingi LKBH,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Kuasa Hukum Dari LKBH Olce Karamoy mengatakan, apa yang dikatakan Kepala BKD Sulut adalah suatu yang benar dan sudah prosudural.
“Kalau Kaban tidak melakukan tindakan seperti itu kepada yang bersangkutan, nanti mendapatkan kesan pembiaran dan perlindungan. Alasan diberikan pemberhentian bisa diterima dengan akal sehat,” katanya.
Karena itu, kata Karamoy, LKBH akan terus mengawal dan mendampingi Kaban BKD terkait dengan laporan polisi yang disampaikan YM dan gugutan di pengadilan tinggi juga akan didampingi.
“Kami sudah pelajari dugaan pasal yang disangkakan kepada Kaban, kami sarankan kepada YM bersama pengacaranya untuk banyak belajar. Karena birokrat ini punya aturan khusus, ASN ada Undang-undang ASN,” katanya.
Menurutnya, kalau seseorang melakukan pelanggaran kenapa harus biarkan. Tetapi seharusnya tindakan YM tidak seperti itu, nanti pihaknya akan buktikan dengan membawa alat bukti.
“Kami sarankan kepada pengacaranya (YM) jangan memberikan kesan apa yang disampaikan YM itu benar. Mereka mempercayai satu pihak tanpa melakukan perbandingan dengan pihak lain bisa salah jalur. Harus ada konfirmasi supaya mendapatkan pembenaran. Kalau berita bohong terus menerus dibiarkan ini akan menjadi kebenaran,” pungkasnya. (ton/*)
